RIO VIKRAM,FORUM AKTIVIS BENGKULU BERSATU DESAK TRANSPARANSI PEMKOT BENGKULU

“Buka Rincian Pagu Rp 16 Miliar untuk Wali Kota, Wawali & Sekda”

BENGKULU. Lensa-informasi — Data LKjIP Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025 menunjukkan realisasi anggaran “Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga” untuk pimpinan daerah mencapai angka fantastis.

Forum Aktivis Bengkulu Bersatu mendesak Pemerintah Kota Bengkulu segera membuka rincian penggunaan anggaran tersebut kepada publik.

Koordinator Forum Aktivis Bengkulu Bersatu, Rio Vikram, menyoroti 3 pos anggaran besar di bawah kegiatan “Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah”:

1.  Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

Pagu Setelah Perubahan: Rp 9.444.580.430 | Realisasi: Rp 8.679.630.425

2.  Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

Pagu Setelah Perubahan: Rp 3.250.980.600 | Realisasi: Rp 2.875.845.250

3.  Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Pagu Setelah Perubahan: Rp 3.380.941.230 | Realisasi: Rp 3.102.248.600

“Total pagu setelah perubahan mencapai Rp 16.076.502.260. Yang sudah direalisasikan Rp 14.657.724.275 atau sekitar Rp 14,6 Miliar. Ini uang rakyat. Wajar jika kami bertanya: rinciannya kemana saja? Listrik, air, makan minum, pemeliharaan, atau apa?” tegas Rio Vikram, Kamis 4 September 2026.

Rio juga menyoroti kenaikan pagu yang signifikan. Pagu awal Rumah Tangga Kepala Daerah hanya Rp 6,3 Miliar, namun naik menjadi Rp 9,4 Miliar setelah perubahan. Kenaikan hampir Rp 3 Miliar ini harus dijelaskan kepada publik.

Desakan Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik

Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP Nomor 61 Tahun 2010, informasi penggunaan keuangan negara adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala.

“Jangan jadikan pos ‘rumah tangga’ ini sebagai kotak hitam anggaran. Transparansi adalah kunci pemerintahan yang bersih. Jika tidak ada penjelasan, maka akan timbul prasangka di masyarakat,” lanjut Rio.

3 Tuntutan Tegas Forum Aktivis Bengkulu Bersatu:

1.  Sekda Kota Bengkulu selaku Pengguna Anggaran wajib mempublikasikan rincian realisasi Belanja Rumah Tangga Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekda di website resmi Pemkot dalam 7 hari kerja.

2.  DPRD Kota Bengkulu segera menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Bagian Umum dan BPKAD untuk menguji kewajaran anggaran .

3.  BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu diminta melakukan audit investigasi terhadap pos belanja yang nilainya mencapai belasan miliar ini.

“Kami tidak anti anggaran. Kami hanya menuntut akuntabilitas. Pemerintahan yang baik BB lahir dari keterbukaan. Jika dalam 7 hari tidak ada jawaban, kami akan melakukan aksi damai dan melaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu,” pungkas Rio.3.  BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu diminta melakukan audit investigasi terhadap pos belanja yang nilainya mencapai belasan miliar ini.

“Kami tidak anti anggaran. Kami hanya menuntut akuntabilitas. Pemerintahan yang baik BB lahir dari keterbukaan. Jika dalam 7 hari tidak ada jawaban, kami akan melakukan aksi damai dan melaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu,” pungkas Rio.

Publisher : Red