SEKRETARIAT DPRD LUBUKLINGGAU: RAJA MANGKRAK. RP42 MILIAR BELANJA, REALISASI CUMA 9%. INI KELALAIAN ATAU PERMAINAN?

Lubuklinggau, 20 juli 2026. Lensa-informasi – Jika ada penghargaan untuk “Lembaga Paling Buruk Kelola Anggaran”, maka Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau layak jadi juara 1.

Data resmi pemerintah TA 2025 menunjukkan lembaga yang terhormat ini punya Belanja Pengadaan Rp42.086.777.472. Tapi sampai pertengahan Juli 2026, yang berhasil dibelanjakan hanya Rp2.913.190.866 atau 9,24%.

Sisanya? Rp28,6 Miliar mangkrak. 74 dari 81 paket tidak jalan.

_”Ini bukan lambat. Ini sabotase terhadap uang rakyat. Lembaga pengawas kok kinerjanya paling memalukan. Pantas rakyat tidak percaya,”_ kecam Rizki triyanto putra, Biro nasional media Cyber Nasional.

BEDAH DATA: 5 DOSA BESAR SEKRETARIAT DPRD

1. DOSA MALADMINISTRASI: REALISASI 9% ADALAH BENTUK KELALAIAN
Perencanaan RUP Rp31,5 Miliar. Realisasi Rp2,9 Miliar.
Artinya dari setiap Rp100 anggaran, hanya Rp9 yang jalan. Rp91 lainnya tidur.
Dalam manajemen pemerintahan, realisasi di bawah 20% di tengah tahun itu masuk kategori “gagal total”. Ini bukan soal efisiensi. Ini soal ketidakmampuan.

2. DOSA TRANSPARANSI: SURGA METODE “LAINNYA” SENILAI RP11,7 MILIAR
69,7% pengadaan penyedia menggunakan metode “Lainnya” senilai Rp11,7 Miliar.
Tender? 0%. Penunjukan Langsung? 0%.
Publik tidak tahu “Lainnya” itu apa. Tidak ada rincian. Ini celah paling empuk untuk KKN karena tidak bisa dilacak. Kenapa lembaga DPRD takut pakai E-Purchasing dan Tender yang terang-benderang?

3. DOSA KEMUNAFIKAN: SWAKELOLA RP14,6 MILIAR TAPI REALISASI RP0
Ada 12 paket Swakelola senilai Rp14,6 Miliar. Tujuannya biar cepat dan hemat.
Faktanya: NOL. TIDAK ADA SATUPUN YANG DIKERJAKAN.
Lalu uangnya dipakai apa? Mengendap? Atau dialihkan? Ini harus dijelaskan di depan publik.

4. DOSA KEPURA-PURAAN: JARGON UMKK & PDN HANYA UNTUK RENCANA
Di RUP teriak “100% untuk UMKK dan PDN”. Kedengarannya pro rakyat.
Tapi realisasinya? UMKK baru 10,87% = Rp1,8 Miliar. PDN baru 15,96% = Rp2,6 Miliar.
Artinya 89% janji ke pelaku usaha lokal diingkari. Yang diuntungkan siapa?

5. DOSA PEMBODOHAN: JASA KONSULTANSI RP9,4 MILIAR HILANG
Pagu terbesar kedua setelah Barang adalah Jasa Konsultansi: Rp9,4 Miliar untuk 42 paket.
Yang terealisasi? 3 paket senilai Rp390 Juta.
Mau konsultasi apa yang butuh 9 Miliar tapi cuma jalan 390 Juta? Studi banding? Atau studi ke luar negeri?

ANALISIS KRITIS: APA ARTINYA SEMUA INI?
1. Anggaran Dijadikan “Bancakan Awal Tahun”
Pola klasik: Rencanakan besar di awal, serap kecil di akhir. Tujuannya biar pagu tidak dipotong tahun depan. Tapi uangnya tidak dipakai untuk rakyat.
2. Ada Upaya Menghindari Pengawasan
Dominasi “Lainnya” + Swakelola 0% adalah indikasi kuat menghindari sistem. Karena kalau Tender dan E-Purchasing, semua jejak digitalnya ketahuan.
3. DPRD Gagal Jadi Contoh
Bagaimana mungkin DPRD bisa mengkritisi OPD lain yang serapannya rendah, kalau dirinya sendiri cuma 9%? Ini sama saja maling teriak maling.

TUNTUTAN DARURAT:
1. BPK RI : Lakukan Audit Investigasi. Jangan audit biasa. Kami butuh audit forensik.
2. Inspektorat + APH : Periksa aliran Rp28,6 Miliar yang belum terealisasi. Ada di rekening mana?
3. Walikota : Bekukan sisa anggaran Sekretariat DPRD. Jangan sampai disedot habis di akhir tahun secara ugal-ugalan.
4. Publik : Desak DPRD gelar RDP Terbuka. Jangan di balik pintu.

_”Kami tidak menuduh korupsi. Kami menuduh ketidakbecusan. Dan dalam pengelolaan uang rakyat, ketidak becusan itu sama jahatnya dengan korupsi,”_ pungkas Rizki triyanto putra.

CATATAN REDAKSI:
Data bersumber dari data resmi pemerintah monitoring pengadaan TA 2025, diakses 19 Juli 2026. Kami taat asas praduga tak bersalah dan membuka ruang hak jawab.

Publisher : Red