HEBOH! BANDARA SILAMPARI: PAGU 0, RUP 27M, REALISASI 9%. RP23,4 MILIAR PENGADAAN LANGSUNG MANGKRAK TOTAL

Lubuk Linggau, 21 juli 2026. Lensa-informasi – Publik berhak bertanya. Data resmi Pemerintah TA 2025 mencatat Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari di bawah Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub menyimpan anomali anggaran yang berbahaya.

Dengan Belanja Pengadaan Rp0, UPBU Silampari justru membuat RUP Rp27.811.951.000. Dan yang lebih mengejutkan, realisasi sudah Rp2.619.246.796 atau 9,42%.

Pertanyaan besarnya: Uangnya dari mana?

BEDAH 3 KEJANGGALAN FATAL DI BANDARA SILAMPARI:

1. KEJANGGALAN “RUP HANTU & SILPA 90%”
Tidak ada pagu, tapi ada RUP 27M. Tidak ada perencanaan matang, tapi sudah belanja 2,6M.
Sisa Rp25.192.704.204 atau 90,6% masih menggantung. Ini rawan penyerapan ugal-ugalan di akhir tahun.

2. KEJANGGALAN “PEMBANTAIAN RENCANA 100%”
Direncanakan: 100% Jasa Konsultansi, 81% “Lainnya”, 100% UMKK, Ada 3 paket Impor Rp3,5M.
Realisasi: 100% Pengadaan Barang, 100% “Lainnya”, UMKK anjlok ke 7,2%, Impor 0%.
17 paket Pengadaan Langsung senilai Rp23,4 Miliar MANGKRAK TOTAL.
Ini perencanaan asal-asalan atau ada permainan?

3. KEJANGGALAN “ZONA GELAP & IMPOR GAGAL”
Seluruh realisasi Rp2,6 Miliar menggunakan metode “Lainnya”. Publik tidak bisa melacak.
Ditambah 5 paket Swakelola Rp402 Juta juga 0%.
Sementara 3 paket impor Rp3,5 Miliar yang direncanakan juga gagal.

PERTANYAAN TERBUKA UNTUK KEPALA UPBU SILAMPARI & DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA:
1.  Jelaskan sumber dana Rp2,6 Miliar jika pagu di sistem 0 Rupiah.
2.  Rincikan Rp23,4 Miliar Pengadaan Langsung yang mangkrak dan Rp3,5 Miliar Impor yang gagal.
3.  Siapa yang bertanggung jawab atas anjloknya target UMKK dari 100% ke 7%?
4.  Apakah kondisi ini tidak membahayakan operasional dan keselamatan di Bandara Silampari?

_“Anggaran bandara itu untuk keselamatan, navigasi, dan pelayanan penumpang. Bukan untuk angka-angka siluman di RUP. Kami mendesak audit segera,”_ tegas Rizki triyanto putra, Biro nasinal Media Cyber Nasional.

TUNTUTAN KAMI:
1.  Itjen Kemenhub + BPK RI agar audit investigasi terhadap UPBU Silampari.
2.  Dirjen Perhubungan Udara agar mengevaluasi kinerja Kepala UPBU Silampari.
3.  KPK agar menelusuri kemana Rp23,4 Miliar Pengadaan Langsung yang tidak jalan.
4.  Komisi V DPR RI agar memanggil Ditjen Perhubungan Udara untuk RDP.

Publisher : Red

Wartawan : Rizki.t.p