Lensa-informasi.com Sukabumi – Ramai jadi perbincangan masyarakat statemen Gubernur Jawabarat Kang Dedi Mulyadi mengenai komunikasi dirinya dengan Bupati Sukabumi tersendat akibat wa bupati ceklis dikutip di pemberitaan media kompas.com
Namun hal itu di anggap publik Gubernur berlebihan tidak seharusnya hal hal seperti itu tersampaikan ke publik dan jika memang tersendat juga bisa bersurat atau pun memerintahkan ajudan Gubernur untuk komunikasi dengan ajudan Bupati atau pun pihak Pemda Sukabumi bukan dijadikan bahan konsumsi publik
Yang mana publik akan mencerna bahasa itu secara mentah sehingga kinerja Bupati di anggap tidak ada apalagi dengan bahasa itu seakan akan bupati tidak responsip akan permasalahan masyarakat di bawahnya.
Dikutip di media kompas.com
“Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana membangun jembatan di Desa Tanjung, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Jembatan ini dipersiapkan agar anak-anak sekolah tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya dengan menyeberangi sungai demi bisa berangkat ke sekolah.
Ia menerangkan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan jembatan tersebut sekitar Rp 3 miliar. “Oh iya, itu sudah dihitung, itu sudah lama saya hitung. Jadi gini, itu sudah dihitung biayanya, itu biayanya adalah Rp 3 miliar untuk bangun jembatan. Saya pengen bangun hari Senin. Tetapi itu harus ada, kan kita ngeluarin dana nih, dana kan harus dana darurat,” ujar Dedi saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (26/8/2025).
Akan tetapi, kata Dedi, rencana tersebut terkendala prosedur. Hal itu mengingat anggaran di dinas terkait sudah habis karena digunakan untuk pembangunan jembatan di berbagai daerah.
“Caranya bupatinya harus hari ini juga kirim pernyataan tanggap darurat bencana,” kata Dedi
yang mana surat pernyataan tanggap darurat tersebut adalah salah satu cara untuk mencairkam dana tersebut namun respon bupati dinilai gubernur lamban apalagi dengan posisi susah di hubungi.
Dedi menyayangkan, sampai saat ini komunikasi dirinya dengan Bupati Sukabumi tersendat. Hingga kini, pesan singkat yang ia kirim belum mendapatkan balasan.
“Sekarang bupati-nya di WA, checklist terus”
Sontak pernyataan Gubernur Jawabarat ini mendapatkan tanggapan keras dari Aktivis asal Banten yang mana menurut Tb.Saepul Bahri .SH MH. kepada awak media Apa yang disampaikan oleh Kdm seharusnya tidak mengemuka ke publik apalagi di kutip dalam narasi berita ” Cetus Tb Saepul Bahri
Yang manan menurut Tb .Saepul Bahri harusnya Gubernur Jawabarat cukup berbicara sedang di bicarakan dengan Bupati bukan seolah olah Bupati ini tidak respon akan keluhan masyarakat di bawahnya apalagi jika bicara terkait persoalan komunikasi via Handphone bisa saja HP Bupati sedang Lowbet atau sibuk kerja bisa kan via ajudan meski pun dalam hal ini sekelas Gubernur jadi jangan melempar opini seolah Bupati tidak peduli pada masyarakatnya.
“Ya siapa tahu HP Bupati sedang Lowbattery atau memang sedang sibuk dalam pekerjaan kan bisa saja tidak selalu Bupati memegang Hp serta juga ada ajudan yang menemani Bupati secara protokoler meski pun dalam ranah ini yang menghubungi itu Gubernur bisa melalui antar ajudan untuk komunikasi dan jangan di publish untuk hal ini karena masyarakat awam akan mengonsumsi berita dengan mentah seolah Bupati tidak respon akan keluhan masyarakatnya”tegas Tb.Saepul Bahri
Maka dengan hal itu Tb Saepul Bahri mengingatkan Gubernur Jawabarat jangan semua hal di jadikan komsumsi publik dan jangan juga Gubernur berlebihan terkait mengambil simpati rakyatnya apalagi sampai dengan peran Bupati seolah olah hilang
Karena jika bicara kinerja hari ini jawabarat sedang dalam trend positif tapi jangan juga Gubernur dengan pernyataan pernyataan yang seolah olah mengecilkan kinerja Bupati atau walikota dapat mempengaruhi siklus bagus yang sedang di buat perlu di ingat ini bukan ranah kerajaan ini ranah birokrasi tidak baik juga sikap atau pun pernyataan seperti itu di konsumsi publik. pungkasnya, ”
