Lensa-Informasi.Com, Jakarta —Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H. Muchendi membawa sejumlah persoalan energi yang membebani masyarakat OKI ke Senayan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Senin, 24 November, di Jakarta.
Ia menyoroti akses BBM bersubsidi bagi nelayan, kebutuhan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), percepatan jaringan gas (jargas) rumah tangga, hingga antrean solar yang kian mengular di SPBU.
Muchendi menegaskan bahwa akses BBM bersubsidi merupakan kebutuhan mendesak ribuan nelayan di pesisir OKI. Pasokan yang terbatas dan distribusi yang belum merata, menurut dia, memaksa nelayan membeli BBM di atas harga semestinya.
“Bagi nelayan, BBM terjangkau itu urat nadi. Tanpa dukungan pasokan yang memadai, aktivitas melaut terganggu dan pendapatan menurun. Kami berharap ada perbaikan mekanisme penyaluran,” ujar Muchendi.
Untuk mengurangi tekanan itu, Pemkab OKI mengusulkan pembangunan tiga SPBN baru di Desa Sungai Lumpur, Pantai Harapan, dan Desa Sungai Sibur. Keberadaan SPBN di titik strategis tersebut diyakini akan membantu sekitar 6.500 nelayan yang selama ini sangat bergantung pada ketersediaan BBM bersubsidi.
“Lokasi yang kami usulkan berbatasan dengan desa-desa lain bahkan provinsi Bangka dan Lampung, sehingga manfaatnya dapat menjangkau wilayah lebih luas,” katanya.
Selain sektor kelautan, Muchendi menekankan pentingnya percepatan pembangunan jargas rumah tangga di Kota Kayuagung. Ia menyebut jargas bisa menekan biaya energi, meningkatkan efisiensi rumah tangga, serta memperkuat usaha kecil.
“Kami sudah melakukan pendataan. Ada sekitar 70 ribu warga dan seribu UMKM yang masih bergantung pada LPG 3 dan 5 kilogram. Infrastruktur jargas di wilayah tetangga, Ogan Ilir, sudah tersedia sehingga percepatan di Kayuagung sangat memungkinkan,” tuturnya.
Solusi Antrian Solar yang Mengular
Muchendi juga menyoroti persoalan antrean panjang BBM bersubsidi, terutama solar dan pertalite, di 13 SPBU OKI. Kondisi itu menghambat mobilitas masyarakat dan mengganggu sektor produktif.
“Antrean yang mengular di kota dan desa menjadi indikator perlunya evaluasi menyeluruh terhadap distribusi solar bersubsidi,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Muchendi meminta dukungan Komisi XI DPR RI untuk mendorong penambahan alokasi BBM bersubsidi dan memperbaiki tata distribusi di daerah produktif seperti OKI.
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi yang disampaikan Bupati OKI. Ia menilai kebutuhan SPBN baru dan percepatan jargas sejalan dengan agenda nasional kemandirian energi.
“Komisi XII melihat inisiatif pembangunan SPBN dan jargas di OKI bukan hanya memperluas akses energi, tapi juga memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Kami siap menjembatani usulan ini agar mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dan BPH Migas,” ujar Bambang.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, turut menyambut baik usulan tersebut. Ia memastikan BPH Migas mendukung pembangunan SPBN di lokasi strategis serta pengembangan jargas di Kayuagung.
“Dengan SPBN, nelayan dapat memperoleh BBM bersubsidi lebih mudah; dengan jargas, masyarakat dan UMKM bisa menikmati energi yang lebih hijau dan terjangkau. BPH Migas siap bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan DPR untuk merealisasikannya,” kata Wahyudi.
