Lensa-informasi.com |Serang – Asisten pribadi (Aspri) Anggota DPRD Provinsi Banten, Musa Weliansyah, Taufik Ramdan, membantah tudingan bahwa Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Banten tersebut bersikap arogan dan melontarkan ucapan bernada penghinaan kepada massa aksi yang menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Banten terkait tuntutan perbaikan jalan rusak di Kampung Nambo.
Taufik Ramdan menegaskan, kehadiran Musa Weliansyah di tengah massa aksi merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat yang ingin mendengar langsung aspirasi masyarakat, bukan untuk memprovokasi atau merendahkan warga.
“Pak Musa datang dengan itikad baik untuk menyerap aspirasi dan mencari solusi atas persoalan yang disampaikan masyarakat. Situasi di lapangan memang berlangsung dinamis dan penuh emosi, sehingga sebagian gestur maupun intonasi komunikasi kemudian ditafsirkan secara keliru,” ujar Taufik Ramdan dalam keterangannya, Jumat (16/1/2026).
Ia menjelaskan, dalam kondisi kerumunan massa dengan tuntutan yang disampaikan secara spontan, perbedaan persepsi sangat mungkin terjadi. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menuduh adanya sikap penghinaan ataupun arogansi dari Musa Weliansyah.
“Tegas kami sampaikan, tidak ada niat sedikit pun dari Pak Musa untuk merendahkan masyarakat. Justru beliau memberikan perhatian serius terhadap persoalan kerusakan jalan di Kampung Nambo, khususnya yang diduga terdampak aktivitas kendaraan berat dalam pelaksanaan program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra),” tegasnya.
Lebih lanjut, Taufik Ramdan menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Musa Weliansyah di lokasi aksi merupakan fakta di lapangan. Ia menilai, kritik tentu merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara substantif dan bertujuan membangun.
“Menurut saya sudah tepat. Siapa pun yang mengatasnamakan masyarakat namun melakukan kritik yang tidak substantif dan tidak bertujuan membangun, maka sebagai wakil rakyat wajar jika tidak menanggapi secara berlebihan,” ujar Taufik.
Ia menjelaskan, aksi unjuk rasa tersebut menuntut perbaikan jalan, sementara pada saat yang sama kondisi jalan sudah dan sedang dilakukan perbaikan, bahkan para peserta aksi disebut telah melihat langsung proses perbaikan jalan tersebut saat berangkat menuju lokasi demonstrasi.
“Lebih jauh lagi, saat aksi berlangsung muncul klaim adanya 19 kendaraan hasil swadaya masyarakat yang kemudian diminta ganti rugi kepada PUPR Provinsi Banten. Faktanya, kendaraan tersebut bukan swadaya mereka, melainkan berasal dari salah satu yayasan dan tidak memiliki kaitan politik apa pun, apalagi untuk dimintakan ganti rugi,” tegasnya.
Taufik Ramdan juga menegaskan bahwa perhatian Musa Weliansyah terhadap kondisi jalan di wilayah Cikeusik–Nambo–Citawi hingga Pajangan bukanlah hal baru. Menurutnya, ruas jalan tersebut telah mengalami kerusakan sejak lama dan Musa secara konsisten melakukan perbaikan secara swadaya.
“Kondisi jalan Cikeusik–Nambo–Citawi sampai Pajangan memang rusak sejak dulu. Dan Pak Musa adalah pihak yang selama ini terus melakukan perbaikan, bukan satu atau dua kali. Bahkan terakhir pada Juli 2025, beliau melakukan perbaikan sepanjang kurang lebih 7,4 kilometer menggunakan dana pribadinya,” ungkap Taufik.
Menurutnya, narasi yang berkembang saat ini berpotensi mengaburkan substansi utama persoalan dan mengabaikan upaya nyata yang telah dilakukan Musa Weliansyah dalam membantu masyarakat secara langsung.
“Selama ini Pak Musa dikenal aktif turun ke lapangan, menyerap aspirasi warga, dan konsisten mengawal pembangunan agar tidak merugikan masyarakat. Framing yang menggambarkan beliau seolah-olah anti-kritik dan berjarak dengan rakyat jelas tidak mencerminkan fakta dan rekam jejak beliau,” katanya.
Taufik Ramdan juga menegaskan bahwa Musa Weliansyah tetap terbuka terhadap kritik dan dialog. Jika terdapat pihak yang merasa kurang berkenan atas komunikasi yang terjadi di lapangan, Musa siap melakukan klarifikasi dan musyawarah secara terbuka.
“Beliau meyakini kritik adalah bagian dari demokrasi. Namun kritik harus berpijak pada fakta dan substansi. Dialog yang sehat dan bermartabat merupakan kunci penyelesaian setiap persoalan,” pungkasnya.
