Anggaran Ketahanan Pangan Mandek, Aktivis Desak APH Audit Khusus Bumdes di Kabupaten Lahat
LAHAT – Pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang bersumber dari anggaran ketahanan pangan kini tengah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, banyak Bumdes di wilayah Kabupaten Lahat yang melaporkan kerugian hingga gagal total (failed) akibat buruknya manajemen dan kompetensi pengurus.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah besar anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk program ketahanan pangan melalui Bumdes justru tidak menunjukkan hasil signifikan. Masalah utama disinyalir terletak pada kurangnya pengetahuan manajemen oleh para pengurus desa.
Alih-alih menjadi motor penggerak ekonomi desa, banyak unit usaha Bumdes yang justru kolaps dalam waktu singkat dengan laporan keuangan yang tidak jelas.
Kondisi ini memancing reaksi keras dari Aktivis Kebijakan Publik,GL PRO-08 Dilan. Ia menilai kegagalan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan menyentuh ranah integritas para pengelola.
“Seharusnya Pengurus Bumdes itu mampu mengelola amanah, bukan malah gagap manajemen. Dana ketahanan pangan ini untuk rakyat, jangan sampai ada oknum yang justru memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri,” tegas Rahmat saat diwawancarai media.
Ia menambahkan bahwa kapasitas SDM di tingkat desa harus dievaluasi total. Menurutnya, sangat tidak masuk akal jika anggaran terus dikucurkan namun laporan yang diterima selalu menyatakan kerugian tanpa ada unit usaha yang berjalan nyata.
Desakan Audit Khusus oleh APH
Menanggapi carut-marutnya pengelolaan dana tersebut, Rahmat Wilantara meminta pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak tinggal diam. Ia mendesak agar segera dilakukan audit khusus terhadap penggunaan anggaran Bumdes, terutama di titik-titik yang terindikasi memiliki laporan keuangan yang mencurigakan di wilayah Kabupaten Lahat.
“Kita minta pihak APH turun tangan. Lakukan audit investigatif secara menyeluruh. Jika ditemukan adanya unsur penyelewengan atau tindak pidana korupsi, harus ditindak tegas agar ada efek jera,” tambahnya.
Poin Utama Isu Bumdes Lahat:
* Anggaran: Dana Ketahanan Pangan yang tidak dikelola secara produktif.
* Kendala: Minimnya edukasi manajemen berujung pada status “Bumdes Gagal”.
* Tuntutan: Transparansi anggaran dan penguatan pengawasan dari instansi terkait.
