DEMOKRASI ITU GADUH, KARENA MEMANG TEMPATNYA BERGADUH.

_Oleh: Rizki Triyanto Putra, C.BJ., C.EJ._

Demokrasi sering digambarkan sebagai ruang yang tenang, penuh adab, dan saling memuji. Indah memang didengar. Tapi mari jujur: demokrasi yang sehat justru lahir dari kegaduhan.

Demokrasi bukan taman bunga. Demokrasi adalah pasar. Tempat semua orang teriak, tawar-menawar, berdebat, bahkan saling membantah dengan keras.

1 . Jabatan Publik = Kursi yang Paling Licin
Begitu seseorang duduk di kursi kekuasaan, maka sejak itu pula ia masuk kontrak dengan rakyat. Kontraknya sederhana: Anda pegang uang kami, Anda buat aturan untuk kami, maka kami berhak mengawasi Anda.

Mengawasi itu artinya: mengkritik, mengoreksi, membongkar, dan ya… kadang menghina.

Itu bukan tidak sopan. Itu konsekuensi.
UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 6 huruf c jelas: Pers punya tugas melakukan pengawasan, kritik, dan koreksi terhadap kepentingan publik.

Kalau minta diperlakukan seperti warga biasa, maka jangan pegang kekuasaan publik.

2 . “Ambang Toleransi” Pejabat Memang Harus Lebih Tinggi
Mahkamah Konstitusi sudah berkali-kali menegaskan: pejabat publik memiliki ambang toleransi yang lebih tinggi terhadap kritik.

Kenapa? Karena mereka punya microphone, punya akses media, punya aparat, punya anggaran untuk menjawab. Rakyat biasa tidak punya itu.

Dari era Bung Karno, Soeharto, sampai hari ini. Semua presiden pernah jadi bahan karikatur, pantun nyindir, bahkan dihujat di jalan. Itu bukan tanda bangsa tidak beradab. Itu tanda demokrasi hidup.

Kalau tidak siap dihujat, jangan naik panggung.

3 . Mengadili Sejarah Adalah Kewajiban, Bukan Dosa
Bangsa yang melupakan sejarah akan mengulanginya. Bangsa yang memuja sejarah tanpa kritik akan terjebak di masa lalu.

Mengkritisi keputusan pemimpin terdahulu, membongkar kebijakan yang gagal, mengungkit kasus yang dulu ditutup. Itu bukan kebencian. Itu vaksin.

Tujuannya satu: agar kesalahan yang sama tidak diulang anak cucu kita. Sejarah harus dibedah dengan lampu terang, bukan diselimuti kain “adab”

4 . Yang Merusak Persatuan Bukan Kritik, Tapi Ketidakadilan
Sering kita dengar kalimat: “jangan pecah belah”. “jaga persatuan”.

Setuju. Tapi persatuan tidak dibangun dengan cara membungkam. Persatuan dibangun dengan keadilan.

Yang membuat rakyat marah bukan karena dikritik. Yang membuat rakyat marah adalah korupsi, kebijakan arogan, dan kekuasaan yang alergi dikoreksi.

Kritik yang keras itu kotor. Tapi justru dari lumpur itulah demokrasi tumbuh.

Penutup:
Mari kita sepakat: gunakan data, bukan fitnah. Gunakan argumen, bukan hoax.

Tapi jangan pernah minta rakyat untuk berbisik ketika menghadapi kekuasaan.

Karena mencintai negeri ini artinya berani jujur. Meski jujur itu kadang menyakitkan, kadang gaduh, kadang tidak beradab.

Itulah demokrasi. Bukan tempat adu nyali, tapi tempat adu gagasan. Dan gagasan tidak akan maju kalau takut dilukai.

Publisher : Red