PLN dan Pemda Sinkronkan Program Lisdes, 98 Lokasi di Sumsel Siap Digarap

PALEMBANG,Lensainformasi.com 16 September 2026 – Upaya mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke desa dan dusun yang belum terjangkau terus dilakukan di Sumatera Selatan. PT PLN (Persero) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah menyinkronkan data dan kesiapan lokasi sebagai bagian dari pelaksanaan Program Listrik Perdesaan (Lisdes) 2026–2029.

Sinkronisasi tersebut berlangsung di Kantor PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB), Palembang, melalui kegiatan “Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Listrik Perdesaan dari Pemerintah Daerah dan Fasilitasi Penyiapan Lahan serta Penyelesaian Perizinan”.

Forum yang diinisiasi Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI tersebut membahas sejumlah aspek penting, mulai dari validasi usulan desa dan dusun yang belum berlistrik, kesiapan lahan, akses menuju lokasi, hingga penyelesaian perizinan, termasuk untuk jalur kelistrikan yang berada di dalam atau melintasi kawasan hutan.

Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI, Andriah Feby Misna, S.T., M.T., M.Sc., mengatakan sinkronisasi diperlukan agar setiap lokasi yang diusulkan memiliki data lengkap, akurat, dan terverifikasi.

“Program Listrik Perdesaan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penyediaan akses tenaga listrik secara merata, khususnya bagi masyarakat di wilayah perdesaan, terpencil, dan belum berlistrik. Karena itu, kita perlu memastikan setiap lokasi telah memenuhi berbagai prasyarat untuk dapat dibangun, terutama kesiapan lahan dan penyelesaian perizinan,” ujar Andriah.

Berdasarkan pemutakhiran data PLN, terdapat 129 lokasi Program Lisdes tahun 2026 di Sumatera Selatan. Dari jumlah tersebut, 98 lokasi telah dapat segera dilaksanakan, dengan target penyelesaian hingga akhir 2026 sampai kuartal pertama 2027.

Untuk mendukung elektrifikasi di 98 lokasi tersebut, PLN merencanakan pembangunan jaringan tegangan menengah sepanjang 141,18 kilometer sirkuit, jaringan tegangan rendah sepanjang 193,94 kilometer sirkuit, serta gardu distribusi dengan kapasitas total 5.450 kVA.

Andriah menegaskan bahwa kesiapan lahan dan perizinan perlu berjalan beriringan dengan kesiapan teknis agar tidak menghambat pelaksanaan pembangunan.

“Kami berharap forum ini tidak berhenti pada sinkronisasi data saja. Kita perlu memastikan status setiap lokasi, status lahannya, status perizinannya, dokumen yang masih diperlukan, pihak yang bertanggung jawab, serta target waktu penyelesaiannya,” katanya.

Sementara itu, General Manager PLN UID S2JB, Diksi Erfani Umar, mengatakan keberhasilan Program Lisdes tidak hanya ditentukan oleh pembangunan jaringan listrik, tetapi juga kesiapan berbagai unsur pendukung sebelum pekerjaan dimulai.

“Bagi kami, listrik bukan sekadar jaringan dan tiang. Ketika listrik hadir, masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap pendidikan, kesehatan, informasi, kegiatan produktif, hingga peluang mengembangkan usaha,” ujar Diksi.

Menurutnya, sejumlah lokasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti akses jalan yang belum dapat dilalui kendaraan pengangkut material, wilayah perairan, persoalan tanam tumbuh, hingga rencana jaringan yang melintasi kawasan hutan produksi maupun hutan lindung.

Selain itu, terdapat lokasi yang masih membutuhkan penyesuaian program dan verifikasi bersama sebelum dapat ditindaklanjuti.

“PLN telah menyiapkan perencanaan teknis dan langkah pelaksanaannya. Namun, karakter setiap lokasi berbeda. Ada yang membutuhkan kepastian lahan, pembukaan akses mobilisasi material, penyelesaian tanam tumbuh, hingga perizinan kawasan hutan,” jelas Diksi.

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah turut memiliki peran penting dalam melakukan pemutakhiran dan validasi data calon lokasi, memastikan status serta pemanfaatan lahan, mendukung akses menuju lokasi pembangunan, menyelesaikan persoalan sosial maupun tanam tumbuh, serta memfasilitasi dokumen perizinan sesuai kewenangan.

Untuk wilayah yang secara geografis sulit dijangkau jaringan listrik eksisting, PLN juga menyiapkan alternatif elektrifikasi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Di Sumatera Selatan, rencana pengembangan PLTS tersebut mencakup 14 lokasi.

Melalui sinkronisasi ini, PLN bersama pemerintah pusat dan daerah memetakan langkah tindak lanjut setiap lokasi, mulai dari validasi data, pemenuhan kesiapan lahan, penyelesaian perizinan, hingga pemantauan progres secara berkala.

Diksi menegaskan, koordinasi lintas sektor menjadi salah satu faktor penting agar berbagai kendala dapat diselesaikan sebelum memasuki tahap konstruksi.

“Kami ingin forum ini menghasilkan langkah nyata untuk setiap lokasi, bukan hanya menyamakan data. PLN siap berkolaborasi dan terus terbuka terhadap usulan desa maupun dusun yang masih membutuhkan akses listrik,” tutup Diksi.

Sinergi antara PLN, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan Program Lisdes 2026–2029 sehingga pembangunan infrastruktur kelistrikan di Sumatera Selatan dapat berlangsung tepat sasaran dan manfaat listrik semakin dirasakan masyarakat hingga wilayah perdesaan dan pelosok.

Rep,lilis