Kasus Leo Waldi di OKI Disorot, Chairul Matdiah Minta Penegakan Hukum Transparan

PALEMBANG — LENSAINFORMASI.COM  Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, H. Chairul S. Matdiah, meminta aparat penegak hukum mengusut secara transparan kasus dugaan pembakaran lahan yang menjerat Leo Waldi di kawasan Kebabe, Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Chairul menegaskan, dirinya mendukung penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan, didukung bukti yang kuat, serta tidak menimbulkan kesan kriminalisasi terhadap masyarakat.

“Kami mendukung penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Tapi kami juga meminta agar prosesnya jelas, ada surat yang sah, dan tidak ada kesan kriminalisasi,” ujar Chairul saat ditemui di Gedung DPRD Sumsel, Senin (9/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan setelah keluarga Leo Waldi mendatangi DPRD Sumsel untuk menyampaikan kronologi penangkapan sekaligus membantah tuduhan pembakaran lahan terhadap Leo.

Menurut keterangan keluarga, Leo dibawa dari kediamannya pada 1 November 2026 oleh rombongan yang diduga terdiri dari anggota TNI dan personel Satgas Karhutla. Saat itu, keluarga mengaku mendapat penjelasan bahwa Leo hanya akan dibawa selama satu hingga dua jam untuk dimintai keterangan.

Namun, Leo tidak kunjung kembali. Keluarga kemudian mengetahui bahwa yang bersangkutan berada di Polres OKI dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Chairul mengatakan, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait prosedur penangkapan dan dugaan keterlibatan oknum aparat dalam membawa Leo.

“Saya akan berkoordinasi dengan Kapolda dan Pangdam terkait masalah ini,” katanya.

Soroti Prosedur Penangkapan

Politisi Partai Demokrat itu juga menyoroti laporan keluarga ke Propam Polri terkait dugaan kejanggalan administrasi penangkapan. Salah satu hal yang dipersoalkan adalah surat penangkapan yang menurut keluarga tidak mencantumkan nama-nama anggota rombongan yang membawa Leo.

Chairul meminta setiap dugaan penyimpangan prosedur diperiksa secara objektif.

“Kalau memang ada prosedur yang tidak sesuai, harus dikoreksi. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

Ia juga meminta aparat menelusuri asal mula kebakaran, termasuk dugaan kebakaran yang sebelumnya terjadi di lahan perusahaan.

“Keluarga bilang api berasal dari lahan perusahaan. Itu juga harus diusut. Jangan hanya masyarakat kecil yang ditindak,” tegasnya.

Menurut Chairul, seluruh fakta di lapangan perlu diperiksa secara menyeluruh, termasuk titik awal kebakaran, kepemilikan lahan, serta aktivitas Leo sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Keluarga Bantah Membuka Lahan dengan Membakar

Dalam pertemuan di DPRD Sumsel, Mukhsin alias Ateng, mertua Leo Waldi, menyampaikan bahwa kebakaran di kawasan tersebut diduga bermula dari lahan milik PT BMH.

Menurut Ateng, api yang disebutnya tidak segera dipadamkan selama kurang lebih satu bulan kemudian merambat ke perkebunan milik keluarganya. Kebakaran tersebut diklaim menghanguskan sekitar 50 hektare lahan dan satu unit mobil yang digunakan untuk membawa air guna membantu pemadaman.

Ateng mengaku telah melaporkan kejadian kebakaran itu ke Polsek Sungai Menang sekitar 24 hari sebelum Leo dibawa oleh rombongan aparat.

“Api ini awalnya dari lahan PT BMH. Sudah kurang lebih satu bulan tidak ada pemadaman, kemudian merambat ke kebun kami. Bahkan, satu unit mobil yang digunakan untuk membawa air dan memadamkan api ikut terbakar,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, setelah kebakaran, Leo bersama keluarga membersihkan sisa-sisa material kebakaran di kebun sawit milik keluarga. Aktivitas tersebut, menurutnya, kemudian ditafsirkan sebagai kegiatan membuka lahan dengan cara membakar.

Ateng membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan, lahan yang dibersihkan bukan kawasan hutan baru, melainkan perkebunan sawit yang sudah lama dimiliki dan dikelola keluarga.

“Yang dibersihkan itu kebun yang sudah terbakar, bukan membuka hutan baru. Kami justru menjadi korban kebakaran, tetapi sekarang Leo malah dituduh sebagai pelaku pembakaran,” katanya.

Sementara itu, Mustra, perwakilan keluarga besar Ateng, mempertanyakan dasar penetapan Leo sebagai tersangka. Ia menyebut keluarga sebelumnya telah melaporkan kebakaran ke Polsek Sungai Menang dan petugas sempat melakukan pengecekan lokasi.

Menurut Mustra, sekitar 24 hari setelah laporan tersebut, pihak perusahaan disebut datang ke lokasi dan melakukan pemeriksaan menggunakan drone. Setelah itu, Leo dituduh melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Keluarga mendapat informasi bahwa bukti yang digunakan untuk menjerat Leo antara lain temuan obor dan hasil pemantauan drone.

Mustra meminta penyidik menguji seluruh bukti tersebut dengan kondisi faktual di lapangan, termasuk memastikan apakah titik kebakaran berada di kawasan hutan yang baru dibuka atau perkebunan sawit milik keluarga.

Ia juga menyampaikan bahwa keluarga berencana melaporkan Kapten IR ke Polisi Militer (Pom), terkait dugaan penyampaian informasi bahwa Leo hanya akan dibawa selama satu hingga dua jam.

Perwakilan keluarga lainnya, Habadi, turut mempertanyakan proses penanganan perkara. Menurutnya, keluarga awalnya mendapat informasi bahwa Leo hanya dibawa untuk dimintai keterangan sementara.

Keluarga kemudian meminta sejumlah dokumen hukum, mulai dari surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan hingga surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

“Kami menduga ada kriminalisasi. Lahan kebun kami sekitar 50 hektare terbakar, satu unit mobil juga terbakar untuk membantu pemadaman, tetapi sekarang Leo justru dituduh sebagai pelaku pembakaran,” katanya.

Keluarga berharap proses hukum terhadap Leo dilakukan secara terbuka dan seluruh pihak yang diduga berkaitan dengan peristiwa kebakaran turut diperiksa.

Sebagai informasi, Leo Waldi saat ini berstatus tersangka berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/187/XI/RES.5.3/2026/Reskrim.

Keluarga menyatakan akan terus memperjuangkan keadilan dan meminta agar Leo dibebaskan apabila dalam proses pemeriksaan terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan.

Hingga berita ini disusun, dugaan keterlibatan pihak perusahaan dalam awal terjadinya kebakaran serta keberatan keluarga terhadap prosedur penangkapan masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak-pihak terkait.(Lilis)