Hampir Sepekan Air Mati di Malingping. Febi Pirmansyah,Manajemen Pusat Perumdam Tirta Kalimaya Harus Bertanggung Jawab: Konsumen Jangan Dikorbankan!!

IMG-20261119-WA0241

Lensa-informasi.com |LEBAK – Terhentinya aliran air bersih selama hampir satu pekan yang dialami pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kalimaya Cabang Malingping, Kabupaten Lebak, bukan sekadar persoalan kerusakan teknis. Peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap tata kelola, kesiapan operasional, serta tanggung jawab manajemen pusat Perumdam Tirta Kalimaya dalam menjamin hak masyarakat atas pelayanan air bersih.

Keluhan pelanggan terkait terhentinya distribusi air selama hampir satu pekan telah dibenarkan pihak perusahaan. Kepala Cabang Perumdam Tirta Kalimaya Malingping, Aa Syamsudin, menjelaskan bahwa gangguan tersebut disebabkan kerusakan pada dua unit pompa intake yang merupakan bagian dari peralatan produksi perusahaan.

Pompa intake berfungsi mengambil dan menyedot air baku dari sumbernya untuk selanjutnya dialirkan menuju Instalasi Pengolahan Air (IPA).

Namun, penjelasan mengenai kerusakan dua unit pompa tersebut belum cukup untuk menjawab persoalan mendasar: mengapa perusahaan penyedia layanan air bersih tidak memiliki kesiapan penanganan gangguan yang memadai sehingga masyarakat harus menanggung dampak terhentinya distribusi air hingga berhari-hari?

Manajemen Pusat Jangan Lepas Tangan, Cabang Harus Diberi Kewenangan

Persoalan ini patut diarahkan pada tanggung jawab manajemen pusat Perumdam Tirta Kalimaya. Sebagai perusahaan yang menjalankan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, manajemen pusat semestinya memastikan setiap cabang memiliki dukungan teknis, sumber daya manusia, anggaran operasional, serta ketersediaan suku cadang untuk mengantisipasi kerusakan peralatan produksi.

Jika cabang tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk mengambil tindakan perbaikan, mendatangkan teknisi, atau memperoleh suku cadang secara cepat, maka sistem pengambilan keputusan perusahaan patut dipertanyakan.

Jangan sampai kepala cabang hanya dibebani tanggung jawab menghadapi keluhan pelanggan, sementara kewenangan strategis, pengadaan komponen, dan dukungan teknis sepenuhnya berada di tangan manajemen pusat.

Dalam kondisi darurat, prosedur birokrasi internal tidak boleh menjadi alasan yang menyebabkan pelayanan publik terhenti berkepanjangan.

Manajemen pusat harus menjelaskan apakah Cabang Malingping memiliki teknisi yang kompeten, anggaran pemeliharaan darurat, stok suku cadang kritis, serta kewenangan untuk melakukan pengadaan dan perbaikan tanpa harus menunggu persetujuan berjenjang.

Apabila seluruh kebutuhan tersebut tidak tersedia di tingkat cabang akibat kebijakan atau pengendalian manajemen pusat, maka pusat tidak boleh menghindar dari tanggung jawab atas buruknya kesiapan pelayanan.

Konsumen Mengalami Kerugian, Bukan Sekadar Gangguan Kenyamanan

Air bersih merupakan kebutuhan mendasar rumah tangga. Terhentinya pasokan selama hampir satu pekan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, tambahan biaya membeli air, terganggunya aktivitas memasak, mencuci, mandi, sanitasi, hingga kegiatan usaha masyarakat.

Pelanggan yang selama ini membayar tagihan air secara rutin tentu memiliki hak untuk memperoleh pelayanan sesuai standar dan perjanjian pelayanan yang berlaku.

Tidak adil apabila konsumen tetap dibebani kewajiban pembayaran, sementara perusahaan tidak mampu memberikan pelayanan sebagaimana mestinya tanpa disertai mekanisme pemulihan, kompensasi, atau penyesuaian tagihan sesuai ketentuan.

Perusahaan harus menghitung dampak gangguan pelayanan, menyampaikan informasi secara terbuka, serta memberikan penyelesaian yang berpihak kepada pelanggan.

Dasar Hukum: Hak Konsumen dan Kewajiban Penyelenggara Pelayanan

Secara hukum, persoalan tersebut dapat ditinjau melalui sejumlah peraturan perundang-undangan.

Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 4 huruf a mengatur hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Pasal 4 huruf c memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pasal 7 huruf b mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.

Pasal 7 huruf f dan g juga mengatur kewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Selanjutnya, Pasal 19 mengatur tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Ketentuan tersebut dapat menjadi dasar bagi pelanggan untuk meminta pertanggungjawaban apabila terbukti terjadi ketidaksesuaian pelayanan dan kerugian yang memenuhi unsur hukum.

Kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pasal 15 mengatur kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan, memberikan pelayanan berkualitas sesuai asas penyelenggaraan pelayanan publik, serta memenuhi kewajiban lainnya.

Pasal 18 memberikan hak kepada masyarakat untuk mengetahui standar pelayanan, mengawasi pelaksanaan pelayanan publik, dan memperoleh tanggapan atas pengaduan yang disampaikan.

Pasal 21 mengatur komponen standar pelayanan yang antara lain mencakup jangka waktu penyelesaian, penanganan pengaduan, serta jaminan pelayanan.

Pasal 34 juga menegaskan perilaku pelaksana pelayanan publik, termasuk kewajiban bersikap profesional dan tidak mempersulit masyarakat.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah mengalami perubahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Kedua regulasi tersebut menjadi kerangka hukum mengenai penyelenggaraan BUMD, tata kelola perusahaan, pengurusan, dan tanggung jawab organ perusahaan. Dengan demikian, pengelolaan Perumdam tidak boleh mengabaikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, efektivitas operasional, dan kepentingan pelayanan masyarakat.

Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum yang menjadi salah satu landasan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. Ketersediaan air minum harus didukung sistem penyelenggaraan yang memperhatikan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.

M. Febi Pirmansyah: Jangan Jadikan Kerusakan Teknis sebagai Alasan Mengabaikan Hak Konsumen

Praktisi Hukum, M. Febi Pirmansyah, menilai bahwa terhentinya distribusi air selama hampir satu pekan harus dilihat bukan hanya dari aspek kerusakan mesin, tetapi juga dari aspek tanggung jawab penyelenggara pelayanan dan perlindungan konsumen.

Menurut perspektif hukum, kerusakan peralatan produksi merupakan risiko operasional yang semestinya telah diperhitungkan dalam manajemen perusahaan. Perusahaan penyedia layanan air bersih harus memiliki sistem pemeliharaan, mitigasi risiko, ketersediaan teknisi, dan mekanisme pengadaan suku cadang agar gangguan tidak berkembang menjadi penghentian pelayanan berkepanjangan.

Manajemen pusat juga harus memastikan cabang mempunyai kewenangan operasional yang proporsional untuk menangani keadaan darurat. Jangan sampai keterbatasan kewenangan cabang dan lambannya pengambilan keputusan justru memperpanjang penderitaan pelanggan.

Apabila terbukti terdapat kelalaian dalam pengelolaan, pemeliharaan, kesiapan teknis, atau pemenuhan standar pelayanan, perusahaan harus melakukan evaluasi dan bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Desakan Evaluasi dan Pertanggungjawaban Manajemen Pusat

Atas kejadian tersebut, manajemen pusat Perumdam Tirta Kalimaya perlu memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai beberapa hal mendasar:

Mengapa dua unit pompa intake dapat mengalami kerusakan hingga menyebabkan distribusi air terhenti hampir satu pekan?

Apakah perusahaan memiliki teknisi khusus dan sistem pemeliharaan berkala untuk peralatan produksi di Cabang Malingping?

Mengapa ketersediaan suku cadang dan dukungan perbaikan tidak mampu menjamin pemulihan pelayanan secara cepat?

Apakah kepala cabang diberikan kewenangan dan anggaran untuk melakukan tindakan darurat?

Bagaimana mekanisme kompensasi atau penyesuaian tagihan bagi pelanggan yang tidak memperoleh pelayanan selama gangguan?

Apa langkah konkret perusahaan agar kejadian serupa tidak terulang?

Jangan sampai masyarakat hanya menerima penjelasan bahwa pompa rusak, sementara akar persoalan manajerial, kesiapan teknis, dan pertanggungjawaban perusahaan tidak pernah dibuka kepada publik.

Pelayanan Air Bersih Bukan Kebaikan Perusahaan, Melainkan Tanggung Jawab

Perumdam Tirta Kalimaya harus memahami bahwa masyarakat bukan sekadar pelanggan yang wajib membayar tagihan setiap bulan. Mereka adalah konsumen yang memiliki hak memperoleh pelayanan sesuai standar dan ketentuan hukum.

Kerusakan mesin memang dapat terjadi. Namun, ketidaksiapan perusahaan dalam mengantisipasi dan menangani kerusakan tidak boleh terus-menerus dibebankan kepada masyarakat.

Manajemen pusat harus bertanggung jawab membenahi sistem operasional, memberikan kewenangan yang memadai kepada cabang, memastikan ketersediaan teknisi dan suku cadang, serta menyelesaikan kerugian pelanggan sesuai ketentuan.

Jangan sampai perusahaan daerah yang dibentuk untuk melayani kebutuhan masyarakat justru membuat masyarakat menanggung akibat dari lemahnya tata kelola internal perusahaan sendiri.

(whili)