WALIKOTA KLAIM PINDAH KANTOR KE MESS PEMDA DEMI PEMERATAAN, KETUA KEDUA FRAKSI, GERINDRA DAN GOLKAR: JANGAN BUNGKUS DUGAAN PELANGGARAN DENGAN JARGON PEMERATAAN
WALIKOTA KLAIM PINDAH KANTOR KE MESS PEMDA DEMI PEMERATAAN, KETUA KEDUA FRAKSI, GERINDRA DAN GOLKAR: JANGAN BUNGKUS DUGAAN PELANGGARAN DENGAN JARGON PEMERATAAN. 20 November (foto:Rizki Tritanto Putra, C.BJ.,C.EJ)
KOTA BENGKULU, Lensa informasi- Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi, kembali mencoba membingkai pemindahan Kantor Walikota ke lahan Eks Mess Pemda Provinsi Bengkulu di kawasan Tapak Paderi sebagai perjuangan pemerataan kota.
Dalam unggahan yang beredar di media sosial, Walikota menyebut kawasan tersebut sebagai kawasan yang tertinggal, bahkan terlupakan. Pemindahan kantor disebut bukan sekadar memindahkan kantor, melainkan tentang pemerataan kota.
Redaksi telah mengarsipkan tangkapan layar unggahan tersebut sebagai dokumen jurnalistik. Hingga berita ini diterbitkan, Walikota Bengkulu belum memberikan penjelasan lengkap mengenai indikator pemerataan yang dimaksud, beserta dokumen kajian yang mendasarinya.
Pernyataan itu justru memunculkan pertanyaan yang lebih tajam. Pemerataan yang mana yang dimaksud, jika prosedur hibah dan tata ruangnya saja hingga hari ini diduga belum beres?
CATATAN REDAKSI MENGENAI KUTIPAN LAMA
Redaksi menegaskan, pernyataan Ketua Fraksi Partai Golkar dan Ketua Fraksi Partai Gerindra yang dikutip dalam berita ini merupakan pernyataan arsip yang diangkat kembali karena masih relevan dengan isu yang sedang berjalan. Pernyataan tersebut diangkat kembali karena hingga berita ini diterbitkan, belum ada dokumen resmi yang dibuka ke publik yang membantah pernyataan tersebut. Redaksi telah kembali memberikan kesempatan hak jawab terbaru kepada seluruh pihak terkait.
JARGON PEMERATAAN TIDAK BISA MENUTUP DUGAAN CACAT PROSEDUR
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bengkulu, Susmanhadi, yang juga Ketua Komisi I, dalam pernyataan yang terekam dalam video dan telah diverifikasi redaksi, secara tegas menyatakan pembangunan Kantor Walikota di Eks Mess Pemda tersebut diduga melanggar RTRW.
Menurut Susmanhadi, seharusnya Perda RTRW direvisi terlebih dahulu baru aset dihibahkan, bukan hibah dulu baru RTRW mau diubah. Asas manfaat jangan menabrak prosedur.
Susmanhadi juga membongkar sikap fraksi-fraksi di DPRD Provinsi. Semua fraksi kecuali PAN menerima dengan catatan khusus, catatannya ada yang sampai dua puluh sampai tiga puluh poin yang meminta evaluasi pemberian hibah. Fraksi Golkar menolak sejak awal. Pimpinan lembaga seharusnya mengakomodir catatan tersebut, bukan mengabaikannya.

Dalam pernyataan lain yang terekam video, Susmanhadi menegaskan aset tersebut seharusnya tidak dihibahkan, melainkan dikerjasamakan dengan pihak ketiga agar menghasilkan PAD. Menurutnya, potensi wisata Mess Pemda cukup tinggi, jika persyaratannya tidak terlalu berat pihak ketiga mau mengelola untuk kepentingan masyarakat dengan kata kunci meningkatkan PAD. Jika syarat berat dan tidak menghasilkan, pihak ketiga tidak mau.
Padahal, kata Susmanhadi, PAD Provinsi Bengkulu semakin menurun. Menghibahkan aset yang berpotensi menghasilkan PAD, di tengah PAD yang menurun, adalah kebijakan yang patut dipertanyakan.
Pernyataan Ketua Fraksi Golkar tersebut sekaligus menegaskan bahwa persoalan Mess Pemda bukan persoalan pemerataan, melainkan persoalan ketaatan terhadap aturan.
HIBAH DIPERTANYAKAN, RTRW BELUM DIREVISI, LOKASI DI DUA ZONA YANG DIDUGA TERLARANG

Selain persoalan RTRW, persoalan hibah aset juga belum terjawab.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu, H. Suharto, S.E., M.B.A., dalam wawancara kepada redaksi pada Selasa, 7 Oktober 2026, menyatakan selaku Anggota Badan Anggaran, Anggota DPRD, sekaligus Ketua Fraksi, pihaknya hingga saat itu tidak pernah menerima pengajuan surat maupun permohonan persetujuan terkait hibah aset Eks Mess Pemda Provinsi tersebut kepada Pemerintah Kota Bengkulu.
Pernyataan itu hingga hari ini belum dibantah dengan dokumen resmi. Tidak ada risalah paripurna persetujuan hibah yang dibuka ke publik. Tidak ada tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, dan tanggal serah terima aset yang diumumkan secara transparan.
Sementara itu, berdasarkan video investigasi lapangan yang dihimpun redaksi, lokasi pembangunan tersebut berada di kawasan lapangan bunker Cagar Budaya Fort Marlborough dan berada di bibir Pantai Panjang yang diduga berada dalam jarak sempadan pantai.
Video lapangan merekam fisik bunker Cagar Budaya peninggalan Inggris di tengah hamparan lapangan bunker yang luas, dengan latar belakang Benteng Fort Marlborough. Jarak gedung Mess Pemda ke bunker hanya sekitar lima belas meter. Sementara jarak kursi warung pantai ke dinding gedung hanya sekitar lima belas sampai dua puluh meter dari titik pasang tertinggi.
Padahal Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai menetapkan jarak minimal seratus meter sebagai kawasan lindung yang dilarang untuk bangunan pemerintahan.
Pembangunan di kawasan lapangan bunker tanpa rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VII Bengkulu-Lampung yang berwenang berdasarkan Permendikbudristek Nomor 33 Tahun 2022 diduga melanggar UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mewajibkan adanya zona penyangga dan melarang pendudukan kawasan Cagar Budaya secara melawan hukum.
Jika tiga persoalan mendasar ini saja belum dijawab, lalu pemerataan apa yang sedang diperjuangkan?
PEMERATAAN UNTUK SIAPA?
Warga juga mempertanyakan keberadaan Bappeda Kota Bengkulu yang hingga saat ini dinilai masih menumpang kantor. Jika persoalannya adalah kebutuhan kantor, publik mempertanyakan mengapa tidak dibangunkan kantor Bappeda di lahan milik Kota yang sudah jelas statusnya, yang berada di belakang Kantor Walikota lama dan sebelumnya pernah dibebaskan.
Anggaran Rp 14,4 Miliar disebut warga lebih dari cukup untuk membangun kantor Bappeda. Jika anggaran itu justru diarahkan ke aset yang statusnya diduga belum jelas, maka publik berhak meminta penjelasan dokumennya secara terbuka.
DESAKAN: BUKA DOKUMEN, BUKAN BUKA NARASI
Atas pernyataan Walikota tersebut, warga mendesak Pemerintah Kota Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk berhenti membangun narasi dan mulai membuka dokumen.
Warga mendesak dibukanya dokumen hibah aset Eks Mess Pemda Provinsi Bengkulu, termasuk tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, dan tanggal serah terima aset.
Warga mendesak dibukanya risalah paripurna DPRD Provinsi Bengkulu mengenai persetujuan hibah tersebut, jika memang ada.
Warga mendesak dibukanya dokumen kajian pemerataan kota yang menjadi dasar pemindahan Kantor Walikota ke Tapak Paderi, termasuk indikator dan target yang terukur.
Warga mendesak dibukanya dokumen revisi Perda RTRW Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu, dokumen rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VII Bengkulu-Lampung, serta dokumen kajian sempadan pantai terkait pembangunan di bibir Pantai Panjang.
Pemerataan tidak diukur dari seberapa bagus narasi di media sosial. Pemerataan diukur dari seberapa taat pemerintah pada aturan, seberapa transparan pengelolaan aset, dan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan warga.
Selama dokumen belum dibuka, klaim pemerataan itu patut diduga hanya sebagai pembungkus untuk menutupi dugaan cacat prosedur.
CATATAN REDAKSI
Redaksi menegaskan, berita ini disusun berdasarkan tangkapan layar unggahan Walikota Bengkulu, wawancara dengan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu, pernyataan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bengkulu yang terekam dalam video, serta video investigasi lapangan yang telah diverifikasi secara awal.
Berita ini tidak menuduh adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pihak mana pun. Kritik dalam berita ini ditujukan kepada kebijakan dan sistem pengelolaan aset daerah, bukan kepada pribadi tertentu. Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, keberimbangan, dan akurasi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Redaksi membuka ruang hak jawab 1×24 jam bagi Walikota Bengkulu, Pemerintah Kota Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu, DPRD Provinsi Bengkulu, dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VII Bengkulu-Lampung. Apabila terdapat kekeliruan dalam pemberitaan ini, redaksi siap melakukan ralat dan koreksi secara proporsional.
Kota Bengkulu, 20 November 2026
Rewarta: Rizki Triyanto Putra, C.BJ., C.EJ.
