21 Desa di Sumsel Masih Belum Terjangkau Listrik, PLN dan DPR RI Percepat Pemerataan
PALEMBANG — LENSAINFORMASI.COM Sebanyak 21 desa di Sumatera Selatan masih membutuhkan akses listrik. Pemerintah daerah bersama PT PLN (Persero) dan Komisi XII DPR RI kini mendorong percepatan program elektrifikasi guna memastikan masyarakat di wilayah yang belum terjangkau dapat segera menikmati layanan listrik.
Upaya tersebut dibahas dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Auditorium Iconplus Regional SBS, Palembang, Jumat (20/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas percepatan Program Listrik Desa (Lisdes), Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal, serta peningkatan kualitas jaringan distribusi untuk menjaga keandalan pasokan listrik di Sumatera Selatan dan Jambi.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa percepatan elektrifikasi desa perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat yang belum menikmati listrik dapat segera memperoleh akses energi yang memadai.
Menurutnya, PLTS komunal juga dapat menjadi alternatif bagi desa-desa yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.
“Kami mendorong agar usulan listrik desa dan bantuan pemasangan sambungan listrik segera ditindaklanjuti. Untuk desa yang sulit dijangkau jaringan, PLTS komunal layak dikaji. Semakin cepat warga mendapat akses listrik yang andal, semakin besar peluang mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan,” ungkap Sugeng.
Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar, mengatakan pemerintah akan menggelar forum sinkronisasi Program Listrik Desa pada 1–3 Desember 2026. Forum tersebut bertujuan menyelaraskan usulan pemerintah daerah dengan rencana pelaksanaan di lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan administrasi dan perizinan, khususnya untuk pengembangan PLTS komunal, agar pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan dan target yang direncanakan.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Sumatera Selatan, Hendriansyah, yang mewakili Gubernur Sumsel, menyampaikan bahwa berdasarkan data pemerintah provinsi, masih terdapat 21 desa yang membutuhkan akses listrik.
Pemprov Sumsel telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menghimpun usulan lokasi prioritas Program Listrik Desa. Selain itu, pembangunan jaringan listrik yang bersumber dari APBD juga harus memenuhi standar teknis ketenagalistrikan agar kualitas dan keandalan layanan tetap terjaga.
General Manager PLN UID Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (S2JB), Diksi Erfani Umar, menegaskan PLN siap mempercepat tindak lanjut program elektrifikasi desa, termasuk penyaluran BPBL dan pembangunan jaringan listrik di wilayah yang belum terjangkau.
Saat ini, pembangunan jaringan listrik di dua lokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan tengah berlangsung. PLN juga melakukan pemeriksaan kondisi tiang listrik di sejumlah lokasi untuk mengidentifikasi kebutuhan penggantian serta menyiapkan transformator sesuai kapasitas yang dibutuhkan guna meningkatkan kualitas tegangan dan menjaga keandalan pasokan.
“PLN segera menindaklanjuti penetapan penerima Bantuan Pasang Baru Listrik yang baru diterbitkan. Pembangunan jaringan di dua lokasi di OKU Selatan juga sedang berjalan. Kami berkomitmen agar semakin banyak keluarga di desa dapat menikmati akses listrik yang andal untuk mendukung aktivitas belajar, menjalankan usaha, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari,” terang Diksi.
Terkait rencana pengembangan PLTS komunal di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), PLN juga mengupayakan penyusunan studi kelayakan berjalan beriringan dengan pengurusan sertifikat lahan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat persiapan pembangunan sekaligus memastikan aspek teknis dan administrasi terpenuhi sebelum program direalisasikan.
Pemerataan akses listrik di wilayah perdesaan diharapkan mampu membuka peluang ekonomi, mendukung kegiatan pendidikan, meningkatkan produktivitas, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Melalui sinergi PLN, Komisi XII DPR RI, Kementerian ESDM, dan pemerintah daerah, percepatan elektrifikasi desa di Sumatera Selatan dan Jambi diharapkan semakin terarah sehingga masyarakat yang belum menikmati listrik dapat segera memperoleh akses energi yang layak dan berkelanjutan.(Lis)
