KETIKA NEGARA DAN KELUARGA DUDUK SATU MEJA: POLEMIK SUPRIYANTO BERAKHIR DENGAN SOLUSI

IMG-20261122-WA0109

KETIKA NEGARA DAN KELUARGA DUDUK SATU MEJA: POLEMIK SUPRIYANTO BERAKHIR DENGAN SOLUSI. 22 November 2026(foto: Rizki Triyanto Putra, C.BJ., C.EJ)

KOTA BENGKULU, Lensa informasi – Polemik mengenai Supriyanto, warga Jalan Cempaka Kota Bengkulu yang sempat viral di media sosial, kini menemukan titik terang. Setelah pertemuan langsung antara Dinas Sosial Kota Bengkulu dan keluarga besar Supriyanto, dipastikan tidak pernah ada penolakan bantuan dan tidak pernah ada keluarga yang melepas tangan.

 

Yang terjadi sebelumnya adalah keterbatasan komunikasi di tengah situasi darurat, yang kemudian berkembang menjadi informasi yang belum utuh di ruang publik.

 

Dinas Sosial Kota Bengkulu dan keluarga menyampaikan klarifikasi bersama, agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan Supriyanto dapat memperoleh penanganan yang layak.

 

Supriyanto saat ini dalam kondisi sakit dan membutuhkan perawatan. Ia sebelumnya tinggal bersama istri sirinya, hingga akhirnya harus bertahan di sebuah rumah kosong setelah diusir.

 

Keluarga besar Supriyanto tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan telah tinggal di rumah kosong tersebut. Setelah mengetahui kondisi tersebut, keluarga merasa iba dan meminta bantuan Ketua RW setempat untuk membuatkan surat keterangan, agar Supriyanto dapat memperoleh perhatian dan bantuan dari pemerintah.

 

Surat tersebut menjadi awal dari upaya penanganan yang dilakukan bersama.

 

Dinas Sosial Kota Bengkulu menjelaskan bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, pimpinan dan jajaran Dinas Sosial sedang berada di lapangan untuk membagikan bantuan kepada masyarakat korban banjir di Kota Bengkulu.

 

Di tengah kegiatan tersebut, terdapat komunikasi melalui telepon terkait penanganan Supriyanto. Dalam komunikasi yang berlangsung singkat karena kesibukan di lapangan, terjadi perbedaan pemahaman mengenai maksud dan tahapan penanganan.

 

Dinas Sosial menegaskan bahwa komunikasi tersebut sama sekali bukan bentuk penolakan. Penanganan tetap harus mengikuti prosedur, didampingi keluarga, dan didukung dokumen identitas yang sah, karena seluruh proses bantuan negara mensyaratkan hal tersebut.

 

Setelah pemberitaan beredar, Dinas Sosial segera mengambil langkah proaktif dengan menghubungi dan mendatangi langsung keluarga Supriyanto untuk melakukan asesmen dan mencari solusi bersama.

 

Dalam pertemuan tersebut, keluarga menyampaikan secara terbuka bahwa mereka bukan tidak peduli terhadap Supriyanto.

 

Keluarga mengakui sempat dihubungi pada saat Supriyanto dibawa ke rumah sakit pada penanganan awal. Namun setelah itu, keluarga tidak lagi memperoleh informasi lanjutan mengenai perkembangan penanganan, termasuk mengenai pemberitaan yang beredar di media sosial.

 

Keluarga juga menyampaikan bahwa mereka adalah masyarakat biasa yang tidak memahami alur dan prosedur untuk menghubungi serta mengurus bantuan ke Dinas Sosial. Keterbatasan pemahaman inilah yang membuat keluarga memilih meminta bantuan melalui Ketua RW sebagai jalur yang mereka ketahui.

 

Pernyataan keluarga tersebut disampaikan oleh menantu dari kakak kandung Supriyanto, yang selama ini menjadi penghubung keluarga.

 

Dari hasil asesmen bersama, Dinas Sosial dan keluarga menemukan persoalan mendasar yang selama ini belum diketahui publik.

 

Supriyanto sebenarnya telah memiliki KTP. Namun KTP tersebut tidak berada dalam penguasaan keluarga, sehingga tidak dapat ditunjukkan pada saat dibutuhkan untuk proses bantuan.

 

Selain itu, terdapat kekeliruan data di dalam KTP tersebut. Tahun kelahiran yang seharusnya tahun 1965, tercatat menjadi tahun 1975. Kekeliruan tersebut terjadi karena informasi pada saat pembuatan KTP disampaikan oleh istri sirinya, bukan oleh keluarga kandung Supriyanto.

 

Dinas Sosial menjelaskan bahwa kekeliruan identitas ini menjadi kendala utama dalam proses bantuan. Penempatan ke panti jompo, pengurusan jaminan kesehatan, dan seluruh bentuk bantuan negara lainnya, wajib didasarkan pada identitas hukum yang sah, benar, dan dapat diverifikasi.

 

Dengan demikian, keterlambatan penanganan bukan disebabkan oleh tidak adanya niat membantu, melainkan karena dokumen identitas yang belum dapat digunakan sebagai dasar administrasi.

 

Sebagai hasil dari pertemuan tersebut, Dinas Sosial Kota Bengkulu dan keluarga telah menyepakati langkah penanganan bersama.

 

Pertama, memprioritaskan pemulihan kesehatan Supriyanto. Mengingat kondisinya masih sakit, yang bersangkutan tidak akan langsung dipindahkan ke panti.

 

Kedua, melakukan penelusuran dan perbaikan dokumen identitas Supriyanto. Pada hari Senin 23 November 2026, Dinas Sosial bersama keluarga akan memulai proses perbaikan KTP, termasuk pelurusan tahun kelahiran dari tahun 1975 menjadi tahun 1965 sesuai data keluarga, serta pengurusan Kartu Keluarga, BPJS, dan dokumen pendukung lainnya.

 

Ketiga, setelah identitas dinyatakan lengkap dan benar serta kondisi kesehatan membaik, Dinas Sosial akan mengupayakan penempatan Supriyanto ke panti jompo sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

 

Keempat, seluruh proses selanjutnya akan dikoordinasikan langsung antara Dinas Sosial Kota Bengkulu dan pihak keluarga.

 

Dinas Sosial Kota Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi Supriyanto hingga memperoleh penanganan yang layak. Keluarga juga menyatakan kesiapannya untuk terus mendampingi dan bekerja sama dalam seluruh proses tersebut.

 

Kisah Supriyanto menjadi pengingat bahwa dalam setiap persoalan sosial, yang paling dibutuhkan bukanlah saling menyalahkan, melainkan duduk bersama, meluruskan informasi, dan mencari solusi.

 

Kini, Supriyanto tidak lagi menjadi perdebatan di media sosial. Ia menjadi tanggung jawab bersama antara negara dan keluarga, untuk memastikan bahwa di masa tuanya, ia mendapatkan perawatan, identitas yang benar, dan tempat yang layak.

 

Dinas Sosial Kota Bengkulu dan keluarga mengajak masyarakat untuk mengakhiri polemik ini, dan bersama-sama mendoakan kesembuhan Supriyanto.

 

 

 

Pewarta : Rizki Triyanto Putra, C.BJ., C.EJ.