Lensa-informasi.com |Lebak – Kasus dugaan penyimpangan anggaran Dana Desa di Desa Sukatani, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, telah menarik perhatian publik. Informasi ini terungkap setelah sejumlah warga desa melaporkan ketidakjelasan dalam pengelolaan dana yang seharusnya digunakan untuk infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selasa (14/10/2025)
Menurut keterangan beberapa sumber, audit internal yang dilakukan oleh tim investigasi menunjukkan adanya alokasi anggaran dana desa yang mencurigakan. Diketahui, terdapat alokasi Dana untuk Keadaan Mendesak senilai 151.200.000 yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan penggunaan dana tersebut dinilai tidak transparan, sehingga memicu kecurigaan di kalangan masyarakat.
Nurjaya Kusuma. Selalu Ketua DPAC Badak Banten Perjuangan (BBP) menduga bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan jalan dan penyediaan fasilitas umum, bukan malah dialokasikan untuk kepentingan pribadi oleh oknum tertentu.
“Saya berharap agar pihak berwenang segera melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan tegas terhadap dugaan penyimpangan ini, karna hasil dari penelusuran kami bahwa laporan penggunaan anggaran sebesar Rp. 151.200.000 pada tahun anggaran 2024, itu tidak jelas peruntukannya dan tidak terperinci. Keadaan mendesak yang mana, untuk masyarakat atau hanya untuk segelintir orang saja,” ucapnya sembari nada bertanya-tanya.
Kasus ini menjadi sorotan, mengingat Dana Desa seharusnya dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki infrastruktur di desa tersebut. “Saya berharap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat segera diwujudkan agar tidak terjadi penyimpangan lebih lanjut di masa depan,” lanjutnya.
Sementara itu Nurjaya juga menambah agar inspektorat segera audit dana desa tersebut. Mengingat transparansi penggunaan dana desa itu sangat wajib diketahui oleh publik khususnya masyarakat Desa Sukatani.
Sampai berita ini di tayangkan kami masih mencoba untuk mengkonfirmasi pihak Desa.
