Lensa-Informasi.com. Genangan Air Hujan yang meluap diakibatkan hujan lebat, di kawansan Jalan Basuki Rahmat, didepan kantor FIF Kota Palembang, Pada Minggu, (05/04/2026).
Salah satu penyebab bencana ini yaitu meluapnya sungai dikarenakan curah hujan yang tinggi sehingga sungai tidak dapat menampung air yang begitu deras.
Peristiwa banjir sudah menjadi hal lumrah bagi masyarakat di perkotaan. Curah hujan tinggi yang diperburuk oleh tersumbatnya sampah, serta kurangnya lahan resapan sebagai penyebab utama banjir di kawasan tersebut.
Terlihat dari pantauan, Kendaraan roda 2 motor, serta kendaraan roda 4 mobil, tampak tergenang air disepanjang jalan depan kantor FIF, pengendara motor pun tidak bisa melalui jalan tersebut, dikarenakan motor pengendara banyak yang mogok, sehingga banyak pengendara pun terlihat melintas di ruas jalan toar-toar, agar motor pengendara tidak ikut tenggelam.
Pemerintah dianggap gagal dalam menjaga, merencanakan, dan menanggulangi banjir secara efektif. Namun, apakah ini memang sepenuhnya salah pemerintah? Ataukah masyarakat juga memiliki kontribusi yang sama dalam penyebab terjadinya banjir?
Terjadinya bencana banjir di kota Palembang, menjadi bukti bahwa pemerintah belum memperhatikan tata ruang yang baik, dan hanya fokus investasi dari sektor pariwisata serta properti dibandingkan dengan kelestarian lingkungan.
Pemerintah sejatinya memegang kendali strategis dalam tata kelola wilayah serta kebijakan penanggulangan bencana
Kesalahan zonasi tata ruang, lemahnya pengawasan alih fungsi lahan, dan terbatasnya pembangunan infrastruktur berkelanjutan memperbesar risiko banjir. Di sisi lain, abainya reboisasi dan konservasi tanah justru memperparah kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko bencana, sampah yang menyumbat saluran, sangat menjadi persoalan utama dari bencana banjir ini.
Dengan melihat kondisi tergenangnya air banjir yang disebabkan karena sampah yang menyumbat, maka kontribusi pemerintah tak bisa dikesampingkan.
Setiap unsur pemerintahan, dari individu hingga instansi, harus tanggap menghadapi bencana. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan wajib menjalankan pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat secara aktif. Akan berdampak besar apabila rancangan dari pemerintah didukung penuh.
Peran aktif pemerintah menjadi syarat untuk mencegah terjadinya banjir dan meminimalkan dampak banjir.
