April 8, 2026

Lensa-Informasi.com. Proyek revitalisasi Bundaran Air Mancur (BAM) Palembang senilai Rp9,95 miliar menuai sorotan tajam. Ketua Umum Forum Cakar Sriwijaya Sumsel, Gery Hari Wijaya, akhirnya angkat bicara dengan nada keras dan penuh kritik terhadap dugaan ketidaktransparanan dalam proyek tersebut.

Menurut Gery, besarnya anggaran yang digelontorkan melalui skema Bantuan Gubernur (Bangub) seharusnya dibarengi dengan keterbukaan penuh kepada publik, bukan justru menimbulkan tanda tanya besar.

Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Kalau hampir Rp10 miliar digelontorkan untuk revitalisasi ruang publik, maka rakyat berhak tahu siapa perancangnya, siapa konsultannya, dan bagaimana proses tendernya. Jangan sampai ikon kota malah dijadikan ajang permainan anggaran,” tegas Gery.

Sorotan ini mencuat setelah rapat koordinasi di DPRD Kota Palembang pada Selasa (10/2/2026) mengungkap fakta mencengangkan. Pihak pelaksana proyek tidak mampu menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang terlibat dalam perencanaan, mulai dari konsultan, perencana hingga desainer proyek.

Gery menilai kondisi tersebut sebagai bentuk kelalaian serius yang tidak bisa dianggap sepele. Bahkan, ia menyebut hal ini berpotensi mengarah pada praktik yang tidak sehat dalam pengelolaan proyek pemerintah.

Diketahui, proyek revitalisasi Bundaran Air Mancur ini memiliki nilai Rp9.950.000.000 dengan skema pembayaran bertahap 30 persen, 40 persen, dan 30 persen. Pekerjaan fisik disebut telah rampung sejak 5 Januari 2026.

Kondisi ini semakin memperkuat dugaan adanya kejanggalan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Gery pun mendesak aparat penegak hukum serta instansi terkait untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh.

Jangan tunggu gaduh baru bergerak. Kami minta APH dan inspektorat turun langsung. Periksa semua, dari perencanaan, tender, hingga pelaksanaan. Kalau ada indikasi pelanggaran, harus ditindak tegas,” ujarnya.

Forum Cakar Sriwijaya Sumsel, lanjut Gery, berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika ditemukan indikasi penyimpangan yang merugikan masyarakat.

Ini soal kepercayaan publik. Kalau dibiarkan, ke depan proyek-proyek lain bisa jadi ladang yang sama. Kami akan terus bersuara sampai semuanya terang benderang,” tutupnya.

 

(Reporter : Basith)