Lensa-informasi.com | Lebak Banten – Rohmat Hidayat. Ketua umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI) pihaknya menyoroti serius polemik rekrutmen pegawai di RSUD Cilograng Dan Labuan yang sarat polemik dan kejanggalan.
Yang mana menurut orang nomor satu di Lpi kalo bicara kedua intansi yang menaungi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan rekrutmen kepegawaian di RSUD Cilograng dan Labuan memang sudah sering sekali menuai polemik.
Sehingga hari ini terjadi persoalan yang janggal di mata publik bukanlah hal baru dan terkhusus untuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten banyaknya pelamar luar daerah yang lulus test juga bukan lagi hal yang baru karena hal yang sama pernah terjadi pada data kepegawaian di Bapenda Banten” Cetus Rohmat
Lanjut Rohmat banyaknya Nik pelamar dari luar daerah besar dugaan adalah para calon pegawai titipan pejabat yang mana di banten sendiri bisa kita cek sama sama khususnya TKS di Bapenda Banten yang dinaungi oleh BKD Banten hampir dapat di pastikan 40% pegawai luar daerah Banten” tegas Rohmat
Dengan adanya polemik itu pihak Lpi juga mengaitkan kinerja Dinkes Banten yang diduga keras sarat dengan KKN bukan soal rekrutmen pegawai saja yang di anggap janggal pembangunan RSUD Cilograng yang sampai hari ini belum selesai selesai saja sudah jelas menjadi polemik berkepanjangan.
Serta menilik pada Kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan hari ini yang seolah olah doyan membuat polemik permasalahan namun pihak APH seakan akan diam dan tutup mata sehingga jelas hari ini perlu publik yang bicara agar mata Aparatur Penegak Hukum (APH) terbuka lebar.
Dan juga mengingat janji politik dari Gubernur Banten saat ini bahwa ada selogan banten anti korupsi atau Banten Tidak Korupsi , apakah Gubernur Banten berani mengambil langkah tegas atas kinerja dari Kadinkes Banten.
Maka dari itu Lpi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengaudit BKD Banten dan juga Dinkes Banten terkait seluruh kegiatan dan penggunaan APBD yang ada di kedua intansi tersebut dari tahun 2022 sampai 2025 ini.
Dan juga meminta kepada Gubernur Banten untuk mencopot Kepala BKD hari ini dan juga mencopot Kadinkes Banten serta mencopot Plh Sekda Banten yang mana jelas Plh Sekda Banten adalah mantan kepala BKD jadi jelas polemik rekrutmen di RSUD Cilograng dan Labuan.
Besar Dugaan ada intervensi dan kepentingan dari Plh Sekda itu sendiri sehingga jelas langkah tegas dari APH dan Gubernur Banten hari ini di tunggu oleh publik yang mana publik Banten sudah muak dengan gaya pemerintah yang selalu tebang pilih dan tidak memprioritaskan masyarakat setempat. pungkasnya,”
