Lensa-informasi.com |Sukabumi – Raperda perubahan anggaran di APBD Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan yang signifikan pada anggaran belanja yang mencapai 147 Miliyar kenaikan tersebut di dasari dari anggaran belanja operasional yang meningkat sebesar 153miliyar.
Sehingga hal itu mendapatkan sorotan tajam dari Rohmat Hidayat , Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI) yang mana menurut Rohmat Pemerintah Kabupaten Sukabumi harus lebih transfaran dalam hal itu.
Apalagi ini berkaitan dengan penggunaan APBD jadi harus jelas dari mana sumber anggaranya dan untuk apa saja kegunaan nya agar tidak ada lagi hal hal buruk apalagi mengenai dugaan bancakan anggaran APBD di pemkab sukabumi” tegas Rohmat
Rohmat pun menambahkan yang mana pihaknya menilai dengan sangat objektif bahwa hari ini Pemda Sukabumi tidak ada yang mengawasi terkecuali pihak kontrol sosial eksternal yang mana DPRD Kabupaten Sukabumi pada hari ini sangat tidak terlihat sama sekali kinerja pengawasanya.
Untuk setiap penggunaan anggaran untuk insfratuktur atau pun untuk penggunaan anggaran yang lainya terutama hibah sehingga jelas perlu telaahan dan kajian dalam segi pemantau untuk setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati hari ini.
Maka dari itu Lpi juga mengingatkan Bupati Sukabumi mengenai perealisasian anggaran APBD di setiap OPD teknis atau pun non teknis yang mana jangan sampai anggaran APBD milik masyarakat diduga keras jadi milik kelompok tertentu dengan pola realisasi kegiatan jauh dari kata layak.
Yang mana banyak sekali temuan hari hari ini dengan besar dugaan proyek insfratuktur yang ada di kabupaten sukabumi dengan hasil kajian di lapangan hanya menyentuh angka 60% pada setiap kegiatan yang dilaksanakan.
Sehingga jelas hal ini tidak bisa di biarkan ini uang negara jangan sampai di jadikan obyek ajimumpung oleh pihak pihak yang hanya sekedar cari untung dan tidak memikirkan kepentingan masyarakat terutama dari segi kualitas dari hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan .
Mengingat Bupati hari ini sedang on the track pada perealisasian visi misi pada saat kampanye politik jangan juga melupakan aspek keberlanjutan dalam setiap program agar APBD ini tidak terbuang sia sia jangan mengikuti langkah mantan bupati sebelumnya.
Yang mana begitu banyak APBD yang di hambur hamburkan salah satunya pembangunan gedung Pemda yang begitu sangat nampak dugaan tindak pidana korupsinya namun tadi fungsi pengawasan DPRD nya hilang APH nya pun tutup mata sehingga Rakyat lah jadi korban.
Bahkan masih banyak sekali dugaan dugaan kejanggalan pada setiap penggunaan anggaran yang dilakukan sehingga untuk 2025 ini pun di nilai masih sama seperti tahun sebelumnya. pungkasnya, ”
