Lensa-Informasi.Com – Palembang, 13 Januari 2026 – Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH., M.Hum melakukan kunjungan kerja ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Kegiatan berlangsung pada pukul 15.50 WIB di Aula Praja Wibawa Kantor Satpol PP Prov. Sumsel, dengan kehadiran Gubernur Sumsel H. Herman Deru.
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kasat Pol PP Prov. Sumsel Maha Resi Tama, SE., MM. Wakil Menteri didampingi oleh pejabat terkait, antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesea), Karo Hukum, Karo Umum dan Perlengkapan, Karo Humas dan Protokol, serta Koordinator Tim Gabungan Upaya Penanggulangan Pelecehan (TGUPP) bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Peserta menghadiri kegiatan dengan menggunakan pakaian sesuai aturan yang berlaku.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri menjelaskan arah penerapan hukum yang berlaku di masa depan, dengan fokus pada penyesuaian standar nasional dengan pelaksanaan di tingkat daerah. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam penegakan peraturan agar tidak terjadi perbedaan interpretasi yang dapat menimbulkan keraguan masyarakat terhadap sistem hukum.
“Penerapan hukum yang baik harus mampu menjembatani kebutuhan nasional dengan kondisi lokal, sekaligus tetap menjunjung tinggi prinsip hukum dan hak asasi manusia,” ujarnya.
Sementara itu, Kasat Pol PP Prov. Sumsel Maha Resi Tama menyampaikan bahwa pihaknya siap mengimplementasikan arahan yang diberikan, sekaligus mengakui tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. “Kita menghadapi berbagai dinamika masyarakat yang berbeda di setiap daerah, sehingga kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi lokal tetap diperlukan untuk efektivitas penegakan hukum,” jelasnya.
Gubernur Sumsel Herman Deru menambahkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sumsel terhadap upaya peningkatan kapasitas Satpol PP. Ia menyatakan bahwa koordinasi lintas instansi akan terus ditingkatkan untuk memastikan pelayanan hukum yang lebih baik bagi masyarakat Sumsel.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Satpol PP Prov. Sumsel, sekaligus menjadi langkah awal untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan implementasi di daerah. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mendukung program kerja provinsi dalam penegakan peraturan daerah, perlindungan hukum, dan pemenuhan hak asasi manusia.
Sebagian elemen masyarakat yang dihubungi menyampaikan harapan agar upaya ini dapat menghasilkan penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel, serta lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.(Lisdiana).
