Lensa-informasi.com-Jakarta,Sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, tengah beredar luas di berbagai WhatsApp Group (WAG) dan media sosial sejak Sabtu malam. Surat tersebut dikirimkan oleh Muhammad Ali, S.E., M.Si, seorang aktivis yang dikenal sebagai tokoh Masyarakat Peduli Anggaran & Tata Kelola Pemerintahan di Sumatera Selatan.
Dalam surat terbuka itu, Muhammad Ali menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H, yang baru-baru ini mengangkat 24 Staf Ahli di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Ia menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan Instruksi Presiden yang menekankan efisiensi anggaran dan rasionalisasi belanja birokrasi.
Isi Kritik dalam Surat Terbuka
Muhammad Ali menyoroti bahwa pengangkatan 24 Staf Ahli dilakukan saat keuangan daerah sedang mengalami defisit, sehingga keputusan tersebut dinilai tidak memiliki urgensi dan berpotensi menambah beban APBD. Ia menyebut langkah Bupati Banyuasin itu “bergerak berlawanan arah” dengan kebijakan nasional yang sedang digencarkan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam surat tersebut, Muhammad Ali juga meminta:
1. Presiden memberikan teguran keras kepada Bupati Banyuasin, agar kepala daerah patuh pada instruksi Presiden mengenai efisiensi anggaran.
2. Dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengangkatan 24 Staf Ahli untuk memastikan urgensi dan kepatuhannya terhadap aturan pusat.
3. Pemerintah pusat memastikan seluruh kepala daerah menjalankan prinsip efisiensi dan akuntabilitas, agar tidak ada preseden pembangkangan terhadap instruksi Presiden.
Beredar Luas dan Diperbincangkan Publik
Surat terbuka tersebut kini ramai diperbincangkan, setelah disebarkan ke berbagai grup WhatsApp, Facebook, serta platform media sosial lainnya. Sejumlah warga net hingga tokoh masyarakat di Banyuasin dan Palembang ikut memberikan tanggapan, terutama terkait sensitivitas anggaran daerah yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan nasional.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Banyuasin belum memberikan pernyataan resmi atas kritik tersebut.
Publik pun menunggu apakah Presiden Prabowo akan memberikan respons atau mengambil langkah tertentu terkait isi surat terbuka tersebut. (Red)
