Lensa-informasi.com- PALEMBANG – Ribuan massa dari dua lembaga swadaya masyarakat (LSM), Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRANSI) dan Forum LSM Bersatu, akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Wali Kota Palembang pada Jumat, 5 Desember 2025. Aksi ini digagas sebagai bentuk protes keras terhadap melemahnya fungsi pengawasan di Inspektorat Kota Palembang serta desakan agar dilakukan evaluasi total terhadap seluruh jajaran pimpinannya. (3/12/2025).
Menurut informasi yang diterima, aksi damai tersebut diperkirakan melibatkan sekitar 1.000 orang. Massa akan berkumpul sejak pukul 10.00 WIB dan melaksanakan aksi hingga selesai. Mereka juga menyiapkan berbagai perlengkapan seperti mobil komando, sound system, toa, spanduk, serta atribut aksi untuk menyuarakan tuntutan mereka secara lebih terstruktur.
Inspektorat Dinilai Tidak Profesional dan Lamban Merespons Laporan Masyarakat
Dalam surat pemberitahuan aksi yang dikirimkan kepada Kapolrestabes Palembang, Koordinator Umum GRANSI, Supriyadi, menjelaskan bahwa demonstrasi ini merupakan akumulasi dari kekecewaan publik terhadap kinerja Inspektorat Kota Palembang yang dianggap tidak menunjukkan ketegasan maupun profesionalisme.
Menurutnya, Inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal justru terkesan kehilangan arah dan tidak mampu menjalankan fungsi utama dalam mengawal integritas birokrasi.
“Kantor Inspektorat kini seperti pasar, tidak ada ketegasan dari pimpinan. Kepala Inspektorat harus tanggap dan segera dievaluasi,” tegas Supriyadi, Rabu (03/12).
Ia juga menilai Wali Kota Palembang telah keliru dalam memilih pimpinan Inspektorat. “Masih banyak yang lebih profesional,” ujarnya.
Kritik ini muncul setelah berbagai laporan dugaan penyimpangan yang disampaikan masyarakat dinilai tidak pernah direspons secara serius, sehingga menimbulkan dugaan adanya pembiaran atau bahkan perlindungan terhadap oknum tertentu.
Tiga Tuntutan Utama Massa: Dari Desakan Mundur hingga Perombakan Total
Dalam aksinya nanti, massa membawa tiga tuntutan utama yang dianggap mendesak untuk segera ditindaklanjuti pemerintah daerah, yakni:
Mendesak Kepala Inspektorat Kota Palembang untuk mengundurkan diri.
Massa menilai Kepala Inspektorat tidak profesional, tidak tegas, dan dianggap hanya memboroskan anggaran negara tanpa memberikan manfaat nyata dalam penegakan disiplin ASN maupun pencegahan korupsi.
Mendesak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang untuk segera mencopot dan memberhentikan Kepala Inspektorat.
Menurut peserta aksi, Kepala Inspektorat terkesan tidak memiliki arah kerja jelas serta diduga kuat melindungi keberadaan “mafia PNS” yang berkeliaran di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
Menuntut perombakan menyeluruh terhadap seluruh jajaran pimpinan di Inspektorat.
Massa menuding hampir seluruh pejabat struktural di lembaga tersebut ikut terlibat dalam praktik nepotisme dan diduga melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sehingga lembaga tersebut dinilai tidak lagi mampu menjalankan perannya sebagai pengawas internal pemerintah kota.
Aksi Berskala Besar, Namun Berkomitmen Damai
Meski membawa tuntutan yang keras dan bernada tegas, pihak penyelenggara aksi memastikan bahwa kegiatan ini akan berlangsung tertib dan tidak anarkis. Koordinator Lapangan Supriyadi bersama Koordinator Aksi — Martin, Haris, Mukri, Reza, dan Dasrih — menyatakan bahwa mereka berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung.
“Kami hadir untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan para pegiat anti-korupsi. Aksi ini akan berjalan damai dan tertib. Kami ingin pesan kami sampai, bukan menimbulkan kericuhan,” ujar Supriyadi.
Ia berharap Wali Kota Palembang dapat membuka ruang dialog dan memberikan perhatian serius terhadap tuntutan masyarakat yang menilai bahwa Inspektorat telah kehilangan taring sebagai lembaga pengawasan. (Red)
