Lensa-informasi.com Lebak, 29 Maret 2026 — Sejumlah organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Koalisi Lintas OKP se-Cilangkahan menyatakan siap menggelar aksi unjuk rasa di depan Alun-Alun Malingping dalam waktu dekat. Keputusan tersebut merupakan hasil konsolidasi bersama yang digelar pada Sabtu, 28 Maret 2026.
Dalam konsolidasi tersebut, para perwakilan OKP sepakat untuk turun ke jalan sebagai bentuk respons atas keresahan masyarakat terhadap dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum pegawai Dinas Sosial, serta persoalan rangkap jabatan yang dinilai melanggar aturan dan etika pemerintahan.
Koalisi menilai, dugaan pungli terhadap masyarakat yang hendak melakukan penurunan desil bantuan sosial merupakan tindakan yang mencederai keadilan sosial dan memperburuk kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Selain itu, isu rangkap jabatan yang melibatkan oknum aparatur juga dianggap berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.
“Ini bukan sekadar aksi seremonial. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap praktik-praktik yang merugikan masyarakat kecil. Kami menuntut transparansi dan tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat,” ujar salah satu perwakilan koalisi dalam forum konsolidasi.
Dalam rencana aksi tersebut, massa akan membawa sejumlah tuntutan, di antaranya:
Mendesak Inspektorat untuk segera melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap dugaan pungli di lingkungan Dinas Sosial;
Menuntut pencopotan dan pemberian sanksi tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran;
Meminta klarifikasi dan penindakan atas dugaan rangkap jabatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pelayanan publik agar bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Aksi ini direncanakan akan melibatkan berbagai elemen mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil sebagai bentuk solidaritas bersama dalam mengawal isu tersebut.
Koalisi Lintas OKP se-Cilangkahan juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut mengawal jalannya aksi secara damai dan tertib, serta berharap pemerintah daerah dapat merespons tuntutan dengan serius demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
