Ratu Dewa Hadiri Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, HIPMI Palembang Serukan Pengusaha Berikan Data Akurat
PALEMBANG, Lensa informasi.com — Wali Kota Palembang Ratu Dewa menghadiri langsung kegiatan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) bersama para pelaku usaha di Aula Prameswara, Kantor Wali Kota Palembang, Selasa (8/9/2026).
Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Palembang). HIPMI mengajak para pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pendataan dengan memberikan informasi yang benar, jujur dan akurat.
Ketua HIPMI Kota Palembang, Peby Anggi Pratama, S.H., M.Kn., mengatakan Sensus Ekonomi menjadi momentum penting untuk mengetahui kondisi serta karakteristik dunia usaha di Kota Palembang.
“Untuk itu hari ini kita berkumpul bersama agar batas waktu 15 September dapat terpenuhi. Kita ingin mengetahui karakteristik ekonomi yang ada di Palembang, termasuk jumlah dan berbagai aspek lainnya,” ujar Peby.
Ia menegaskan, HIPMI sebagai organisasi yang menaungi para pengusaha muda memiliki peran untuk mendorong anggotanya ikut menyukseskan pendataan tersebut.
“Kita minta para anggota juga patuh dan memberikan data secara jujur, akurat, sehingga ini bisa membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan, tidak hanya kebijakan lokal di Palembang, tetapi juga kebijakan dalam skala yang lebih luas,” katanya.
Menurut Peby, data yang akurat menjadi salah satu faktor penting dalam membantu pemerintah menentukan kebijakan. Semakin baik kualitas data yang dimiliki, semakin tepat pula pemerintah dalam membaca kondisi perekonomian dan menyusun program pembangunan.
Dalam kegiatan itu, sekitar 15 hingga 20 perwakilan HIPMI Palembang mengikuti sosialisasi serta pengisian data bersama BPS.
“Kami menyambut antusias kegiatan yang digelar BPS hari ini. Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memahami berbagai hal yang berkaitan dengan ekonomi Kota Palembang,” ungkapnya.
Peby juga menyinggung persoalan data desil yang digunakan dalam sejumlah kebijakan sosial. Menurutnya, potensi ketidakakuratan dapat muncul apabila data yang digunakan belum mencakup kondisi masyarakat secara menyeluruh.
“Penjelasan dari BPS tadi, status desil yang keluar, seperti desil satu dan dua, bisa saja terdapat kesalahan karena data yang diambil belum utuh dan menyeluruh. Mungkin ada masyarakat yang belum terdata atau datanya belum akurat, sehingga berdampak pada hasil desil yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial,” jelas Peby.
Karena itu, ia mendorong agar proses pendataan dilakukan secara lebih lengkap dan akurat sehingga data yang dihasilkan benar-benar dapat menggambarkan kondisi di lapangan.
“Pada dasarnya, BPS saat ini fokus pada Sensus Ekonomi. Kita berharap seluruh pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif agar data yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi yang ada,” pungkasnya.
Kehadiran Wali Kota Palembang Ratu Dewa dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. HIPMI Palembang berharap partisipasi aktif pelaku usaha dapat membantu menghasilkan data ekonomi yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah.
Rep,lilis
