Ironis! Banpres Karhutla Rp15 Miliar, Warga Banyuasin Masih Berjibaku Padamkan Api
Lensa-informasi.comBANYUASIN – Pemerintah Kabupaten Banyuasin disebut telah menerima bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp15 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta membantu masyarakat yang terdampak.
Namun di tengah adanya bantuan tersebut, sejumlah masyarakat di wilayah pedesaan masih harus berjibaku secara mandiri menghadapi kebakaran lahan yang terjadi di sekitar permukiman dan perkebunan mereka.
Kondisi itu salah satunya terjadi di Desa Sukarela, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin. Masyarakat secara bergotong royong berupaya memadamkan api yang membakar lahan maupun kawasan kebun.
Warga mengaku, kebakaran lahan masih terjadi berulang. Bahkan, aktivitas pemadaman dilakukan hampir setiap hari ketika titik api muncul.
“Tiap hari, tiap malam pasti ada saja lahan yang terbakar di desa kami. Kami masyarakat berusaha bersama-sama memadamkan api karena kalau dibiarkan bisa semakin meluas,” ujar salah seorang warga Desa Sukarela.(23/09/2026)
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai efektivitas penanganan karhutla, khususnya setelah Pemkab Banyuasin menyatakan telah menerima Banpres sebesar Rp15 miliar.
Sebelumnya, Sekda Banyuasin Ir H Erwin Ibrahim menyampaikan bahwa dana bantuan tersebut telah diterima Pemkab Banyuasin dan masuk ke kas daerah.
Menurut Erwin, dana tersebut akan direalisasikan melalui empat organisasi perangkat daerah (OPD), yakni BPBD Banyuasin, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR Banyuasin.
BPBD, kata Erwin, akan menggunakan anggaran tersebut untuk pengadaan peralatan pemadaman karhutla yang nantinya diberikan kepada masyarakat peduli api.
Sementara Dinas Kesehatan akan mengalokasikan bantuan untuk penanganan kesehatan masyarakat terdampak asap karhutla, termasuk pemberian vitamin.
Dinas Sosial akan menyiapkan sembako dan cadangan pangan bagi masyarakat terdampak, sedangkan Dinas PUPR disebut akan menangani pemulihan sejumlah titik lahan yang terbakar.
Pernyataan tersebut kini menjadi perhatian masyarakat di daerah yang masih menghadapi kebakaran lahan.
Warga mempertanyakan sejauh mana kesiapan peralatan, personel, maupun bantuan yang bersumber dari Banpres tersebut telah sampai ke tingkat desa.
“Kalau memang sudah ada dana Rp15 miliar untuk penanganan karhutla, kami berharap bantuan dan peralatannya benar-benar sampai ke masyarakat. Jangan sampai masyarakat di bawah masih berjuang sendiri ketika api muncul,” kata warga tersebut.
Masyarakat juga meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan setelah kebakaran terjadi, tetapi memperkuat pencegahan dan respons cepat di tingkat desa.
Apalagi, kebakaran lahan yang terjadi berulang berpotensi mengancam perkebunan masyarakat, lingkungan, serta kesehatan warga akibat paparan asap.
Pertanyaan mengenai realisasi Banpres Rp15 miliar pun menjadi penting untuk dijawab secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut dibagi, program apa saja yang telah berjalan, peralatan apa yang telah dibeli, serta sejauh mana bantuan telah diterima masyarakat terdampak.
Di tengah kepulan asap dan api yang masih harus dipadamkan warga secara gotong royong, transparansi dan kecepatan realisasi anggaran menjadi hal yang dinantikan masyarakat Banyuasin.(Red)
