Bupati Sumenep: Keterbukaan Informasi Bukan Sekadar Kewajiban, tapi Kebutuhan Masyarakat
PALEMBANG — LENSAINFORMASI.COM Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H., menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban pemerintah, melainkan kebutuhan masyarakat. Ia menekankan pentingnya ketersediaan informasi publik di setiap kabupaten di Indonesia agar masyarakat dapat mengetahui, mengakses, dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2026 yang digelar di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Rabu (18/11/2026).
Menurut Achmad Fauzi, keterbukaan informasi harus menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah. Keberadaan layanan informasi publik di setiap kabupaten dinilai penting agar masyarakat memperoleh akses informasi secara merata, baik terkait kebijakan, program pembangunan maupun pelayanan pemerintah.
Dalam wawancara bersama awak media, ia berharap Rakornas yang mengusung tema “Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045” dapat menghasilkan kebijakan strategis yang mendorong penguatan keterbukaan informasi di seluruh daerah Indonesia.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban, melainkan kebutuhan masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Semoga Rakornas ini melahirkan kebijakan yang semakin memudahkan daerah dalam menyajikan informasi yang akurat dan cepat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia kembali menekankan bahwa informasi publik harus tersedia di setiap kabupaten di Indonesia. Dengan akses informasi yang mudah dan merata, masyarakat dapat mengetahui berbagai kebijakan pemerintah sekaligus berperan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hak publik terhadap informasi dapat terpenuhi tanpa terkendala wilayah.
Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2026 diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Informasi Sumatera Selatan.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, S.H., dan dihadiri Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, serta perwakilan dari 30 Komisi Informasi daerah se-Indonesia.
Rakornas ini menjadi momentum untuk memperkuat peran Komisi Informasi dalam mendorong keterbukaan informasi publik, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, serta memperkuat transformasi digital di seluruh badan publik.
Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir rekomendasi strategis guna memperkuat kelembagaan Komisi Informasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di seluruh Indonesia, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
(Lilis)
