JANGAN PERMAINKAN MARWAH NEGARA! SUPRIYADI GMI KECAM KERAS MANUVER PEMAKZULAN GIBRAN!
FOTO WAPRES DICORET SAAT MASIH MENJABAT, TNI-POLRI DITANTANG BERTINDAK! SUPRIYADI: TANGKAP PELAKUNYA, JANGAN ADA PEMBIARAN!
JAKARTA — Gelombang polemik politik nasional terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai kecaman keras dari Ketua Umum Gerakan Muda Indonesia (GMI), Supriyadi.
Supriyadi secara terbuka menyatakan kekecewaannya terhadap suara dan langkah politik sejumlah anggota DPR RI yang mendorong pemakzulan Gibran. Ia menilai persoalan yang menyangkut jabatan Wakil Presiden tidak boleh diperlakukan sebagai permainan politik maupun dijadikan ajang mempertontonkan kekuatan kekuasaan.
Bahkan, Supriyadi menegaskan bahwa dirinya sangat mengecam dinamika pemakzulan tersebut sebelum Gibran menyatakan pengunduran dirinya.
“Terus terang, saya sangat menyesalkan dan mengecam keras suara pemakzulan Mas Gibran di DPR RI. Jangan mentang-mentang memiliki kekuasaan politik di Senayan lalu merasa bisa menentukan segalanya. DPR itu lembaga perwakilan rakyat, bukan pemilik negara! Setiap langkah harus tunduk pada konstitusi dan mekanisme hukum yang berlaku,” tegas Supriyadi.
Namun demikian, Supriyadi memberikan penghormatan terhadap keputusan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
“Kalau Mas Gibran memilih mundur, saya melihat itu sebagai sikap ksatria di tengah tekanan dan dinamika politik yang berkembang. Tetapi jangan salah memahami sikap saya. Menghormati keputusan pengunduran diri bukan berarti saya membenarkan cara-cara politik yang sebelumnya berkembang. Saya tetap mengecam keras proses dan manuver yang menurut saya perlu dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujarnya.
FOTO WAPRES DICORET, SUPRIYADI PERTANYAKAN TANGGUNG JAWAB TNI-POLRI
Tidak berhenti di situ, Supriyadi juga melontarkan kecaman terhadap tindakan pencoretan foto Gibran ketika masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Menurutnya, apabila tindakan tersebut benar terjadi, aparat penegak hukum harus segera melakukan penyelidikan dan mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab.
“Ini jangan dianggap persoalan sepele! Saat foto itu dicoret, Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya mendesak Polri segera mengusut dan menangkap pelakunya apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum. Jangan biarkan tindakan seperti ini berlalu tanpa pertanggungjawaban!”
Ia juga mempertanyakan sikap aparat TNI dan Polri.
“TNI dan Polri jangan diam dan jangan sampai terkesan melakukan pembiaran! Negara tidak boleh kalah oleh tindakan yang melanggar hukum. Kalau memang ada pelanggaran, tindak! Jangan tebang pilih dalam menegakkan hukum. Siapa pun pelakunya harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” kecamnya.
SUPRIYADI: JANGAN PANCING KEMARAHAN RAKYAT! GMI SIAP MELAWAN MELALUI GERAKAN KONSTITUSIONAL
Lebih lanjut, Supriyadi menyampaikan pernyataan keras bahwa GMI tidak akan tinggal diam apabila persoalan tersebut terus berkembang dan menimbulkan ketidakadilan.
“Jika Pak Jokowi maupun Mas Gibran meminta kami menyuarakan persoalan ini, GMI siap mengonsolidasikan kekuatan rakyat dan turun ke jalan. Kami tidak akan mundur dalam menyampaikan aspirasi. Jangan kalian yang memantik kegaduhan, kemudian berharap rakyat hanya diam. Kalau rakyat bergerak, hadapi aspirasi rakyat dengan argumentasi, bukan dengan kesewenang-wenangan!”
Supriyadi menegaskan bahwa gerakan GMI akan dilakukan melalui aksi damai, tekanan publik, pelaporan, dan langkah-langkah konstitusional.
Ia juga mengingatkan DPR RI agar tidak menganggap kritik masyarakat sebagai ancaman terhadap lembaga negara.
“Jangan pernah merasa kebal kritik! Kalian duduk di kursi DPR karena mandat rakyat. Jangan lupa, kekuasaan itu ada batasnya dan konstitusi adalah panglima tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Rakyat berhak mengawasi, mengkritik, bahkan menuntut pertanggungjawaban atas setiap keputusan politik yang kalian ambil!”
Di akhir pernyataannya, Supriyadi kembali menegaskan bahwa GMI tidak sedang meminta perlakuan istimewa bagi siapa pun. Namun, ia menuntut agar hukum, kehormatan jabatan kenegaraan, dan demokrasi ditempatkan pada koridor yang semestinya.
“Jangan jadikan Indonesia sebagai panggung pertarungan kepentingan politik. Jangan sampai tindakan dan keputusan para elite justru mempertajam perpecahan di tengah masyarakat. Kami akan terus bersuara, mengawal, dan melawan setiap tindakan yang kami nilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan konstitusi. Rakyat bukan penonton di negeri sendiri!”
SUPRIYADI Ketua Umum Gerakan Muda Indonesia (GMI).
(Red)
