LASKAR Sumsel Sampaikan Pernyataan Sikap di Inspektorat, Desak Usut Dugaan Permintaan Rp100 Juta
PALEMBANG — LENSAINFORMASI.COM Lembaga Advokasi Sakerja Rakyat Sumatera Selatan (LASKAR Sumsel) menyampaikan pernyataan sikap di depan Kantor Inspektorat Kota Palembang, Senin (9/11/2026). Mereka mendesak agar dugaan permintaan uang sebesar Rp100 juta yang disebut melibatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang segera diusut secara menyeluruh.
Dalam pernyataan sikapnya, LASKAR Sumsel menyebut dugaan tersebut melibatkan ASN berinisial YL yang bertugas di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang serta suaminya berinisial IG, yang merupakan warga sipil.
Sementara itu, pihak yang disebut menjadi sasaran permintaan uang adalah seorang ASN di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang berinisial AV.
Berdasarkan pengaduan dan bukti awal yang diklaim telah diterima LASKAR Sumsel, peristiwa tersebut diduga terjadi pada 6 Oktober 2026 di Jalan Basuki Rahmat, Kota Palembang.
Dari total dugaan permintaan uang sebesar Rp100 juta, AV disebut telah menyerahkan Rp20 juta. Sementara sisa Rp80 juta diklaim belum dapat dipenuhi karena keterbatasan kemampuan keuangan.
LASKAR Sumsel menduga penyerahan uang tersebut terjadi karena adanya tekanan dan ancaman. Bahkan, permintaan agar sisa uang dipenuhi disebut masih berlangsung.
Selain itu, LASKAR Sumsel juga menyoroti dugaan pencemaran nama baik, fitnah, serta penyebaran informasi yang tidak benar melalui media elektronik terhadap AV.
Tujuh Tuntutan LASKAR Sumsel
Melalui pernyataan sikap tersebut, LASKAR Sumsel menyampaikan tujuh tuntutan kepada Pemerintah Kota Palembang dan Inspektorat, yakni:
1. Mendesak Inspektorat Kota Palembang memeriksa ASN berinisial YL terkait dugaan permintaan uang Rp100 juta.
2. Mendalami dugaan penyerahan uang Rp20 juta yang disebut disertai tekanan dan ancaman, termasuk permintaan sisa Rp80 juta.
3. Memeriksa dugaan keterlibatan IG sesuai kewenangan.
4. Memeriksa seluruh bukti dan keterangan secara objektif, transparan, dan menyeluruh.
5. Meminta Wali Kota Palembang tidak melindungi siapa pun apabila terbukti melakukan pelanggaran.
6. Memberikan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan apabila pelanggaran terbukti, termasuk pemecatan jika memenuhi ketentuan.
7. Meminta Inspektorat menyampaikan perkembangan dan hasil pemeriksaan kepada pihak pelapor.
Direktur Investigasi LASKAR Sumsel, Jacklien, menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghakimi siapa pun, melainkan mendorong agar pengaduan tersebut ditindaklanjuti secara serius.
“Kami tidak ingin laporan ini hanya diterima dan kemudian dibiarkan tanpa kejelasan. Kami meminta Inspektorat Kota Palembang segera bertindak dan memberikan tindak lanjut yang nyata,” tegas Jacklien.
Ia juga menyatakan LASKAR Sumsel akan terus mengawal persoalan tersebut hingga mendapatkan kejelasan.
Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan aparatur pemerintah harus diperiksa secara profesional tanpa adanya perlindungan terhadap pihak tertentu.
“Periksa dan tindak tegas apabila terbukti bersalah. Tegakkan keadilan dan jaga integritas ASN,” demikian penegasan LASKAR Sumsel.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian. Redaksi LENSAINFORMASI.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada YL, IG, AV, serta Inspektorat Kota Palembang demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.(Lilis)
