BANTU RAKYAT DENGAN UANG RAKYAT: MEMBONGKAR APBD AGAR RAKYAT TIDAK LAGI MERASA DIBERI, TAPI SADAR BAHWA IA MEMBERI

FB_IMG_1776954165240

BANTU RAKYAT DENGAN UANG RAKYAT: MEMBONGKAR APBD AGAR RAKYAT TIDAK LAGI MERASA DIBERI, TAPI SADAR BAHWA IA MEMBERI. 19 November 2026 (foto:lensa informasi)

Opini: RIZKI TRIYANTO PUTRA, C.BJ., C.EJ

BENGKULU – Ada satu slogan yang belakangan ini begitu sering kita dengar, begitu sering kita lihat di baliho, di media sosial, dan di setiap panggung politik. Slogan itu berbunyi: bantu rakyat.

 

Slogan itu terdengar mulia. Terdengar merakyat. Terdengar seolah-olah ada seseorang yang sedang berjuang dengan sepenuh hati untuk rakyatnya.

 

Tetapi mari kita berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur. Rakyat yang mana yang dibantu, dengan uang siapa bantuan itu diberikan, dan atas nama siapa kebaikan itu diklaim?

 

Karena ada satu hal yang sering dilupakan dalam narasi bantu rakyat ini. Uang yang digunakan untuk membantu rakyat itu, pada dasarnya adalah uang rakyat itu sendiri. Dan uang itu memiliki nama resmi: APBD.

 

 

 

BANTU RAKYAT DENGAN UANG RAKYAT: MEMBONGKAR APBD AGAR RAKYAT TIDAK LAGI MERASA DIBERI, TAPI SADAR BAHWA IA MEMBERI

MENGENAL APBD: DARI MANA UANG ITU BERASAL

 

APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bukanlah uang pribadi kepala daerah, bukan uang pribadi anggota dewan, dan bukan uang pemberian dari pusat yang jatuh dari langit. APBD adalah uang rakyat yang dikumpulkan, dikelola, dan dibelanjakan atas nama rakyat.

 

Dari mana APBD itu berasal? Ada tiga sumber utama.

 

Pertama, Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Ini adalah uang yang dikumpulkan langsung dari rakyat di daerah itu sendiri. Dari pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi sampah, hingga hasil pengelolaan kekayaan daerah. Setiap kali rakyat makan di restoran, membayar parkir, membayar pajak motor, dan mengurus izin, saat itulah rakyat sedang mengisi APBD.

 

Kedua, Transfer dari Pemerintah Pusat. Ini adalah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Desa. Sumbernya tetap sama, yaitu dari pajak nasional yang dibayar oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat Bengkulu. Uang itu dikumpulkan di pusat, lalu dikembalikan ke daerah untuk membiayai pembangunan.

 

Ketiga, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Ini bisa berasal dari hibah, dana darurat, dan pendapatan lain yang sah menurut aturan.

 

Artinya, dari hulu hingga hilir, APBD itu adalah uang rakyat. Tidak ada satu rupiah pun di dalam APBD yang berasal dari kantong pribadi pejabat.

 

BANTU RAKYAT DENGAN UANG RAKYAT: MEMBONGKAR APBD AGAR RAKYAT TIDAK LAGI MERASA DIBERI, TAPI SADAR BAHWA IA MEMBERI

 

LALU, KE MANA UANG APBD ITU DIBELANJAKAN

 

Setelah dikumpulkan, APBD kemudian dibelanjakan melalui beberapa pos utama.

 

Pertama, Belanja Pegawai. Ini untuk membayar gaji, tunjangan, dan honor ASN, termasuk gaji kepala daerah, wakil, dan anggota DPRD. Artinya, gaji pejabat itu sendiri dibayar dari uang rakyat.

 

Kedua, Belanja Barang dan Jasa. Ini untuk operasional pemerintahan, mulai dari listrik kantor, perjalanan dinas, rapat, pengadaan alat tulis, hingga pemeliharaan gedung pemerintah.

 

Ketiga, Belanja Modal. Ini untuk pembangunan yang bersifat jangka panjang dan berwujud, seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung sekolah, puskesmas, drainase, dan irigasi. Inilah yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan.

 

Keempat, Belanja Bantuan Sosial dan Hibah. Inilah pos yang paling sering diklaim sebagai bantu rakyat. Bantuan sembako, bantuan bedah rumah, bantuan UMKM, bantuan untuk kelompok masyarakat, semuanya berasal dari pos ini.

 

Yang harus dipahami dengan jernih adalah, belanja bantuan sosial itu hanya sebagian kecil dari total APBD. Sebagian besar APBD justru habis untuk belanja pegawai dan belanja operasional. Tetapi justru pos yang paling kecil itulah yang paling sering dipamerkan, paling sering difoto, dan paling sering dijadikan bahan pencitraan.

 

BANTU RAKYAT, TAPI DENGAN UANG RAKYAT SENDIRI

 

Jika kita sudah memahami APBD, maka narasi bantu rakyat itu menjadi sangat terang benderang.

 

Ketika seorang pejabat memberikan bantuan sosial, ia tidak sedang memberikan hartanya sendiri. Ia sedang menyalurkan kembali uang yang memang milik rakyat, yang dititipkan kepadanya untuk dikelola dengan amanah.

 

Ini bukan kebaikan pribadi. Ini adalah kewajiban jabatan. Ini bukan sedekah. Ini adalah tanggung jawab konstitusional yang sudah diatur dalam undang-undang dan sudah dibahas bersama DPRD.

 

Maka menjadi sangat janggal ketika penyaluran uang rakyat itu kemudian dibungkus seolah-olah sebagai jasa pribadi, sebagai kebaikan personal, sebagai hadiah dari seorang pemimpin kepada rakyatnya. Seolah-olah rakyat harus berterima kasih, seolah-olah rakyat berhutang budi, seolah-olah tanpa dirinya rakyat tidak akan bisa hidup.

 

Padahal logikanya terbalik. Justru pejabatlah yang berhutang budi kepada rakyat. Karena tanpa pajak rakyat, tidak ada APBD. Tanpa APBD, tidak ada gaji pejabat. Tanpa kepercayaan rakyat, tidak ada jabatan. Tanpa uang rakyat, tidak ada program yang bisa diklaim sebagai prestasi.

 

KEBAIKAN YANG DIKLAIM, KEWAJIBAN YANG DILUPAKAN

 

Di sinilah letak persoalan paling tajam dari slogan bantu rakyat. Ketika uang rakyat digunakan untuk membantu rakyat, tetapi namanya diganti menjadi bantuan dari si fulan, maka yang terjadi adalah pencitraan yang dibiayai oleh uang publik.

 

Rakyat dibantu dengan uangnya sendiri, lalu diminta untuk berterima kasih kepada orang yang menyalurkannya. Rakyat difoto saat menerima bantuan, wajahnya dipajang di media sosial, sementara haknya untuk mendapatkan pelayanan yang layak justru dikecilkan menjadi sekadar bantuan.

 

Bantu rakyat seharusnya bukan tentang memberi. Bantu rakyat seharusnya tentang melayani. Memberi itu soal belas kasihan, melayani itu soal keadilan. Rakyat tidak butuh dikasihani. Rakyat butuh dilayani dengan adil, dengan transparan, dan dengan bermartabat.

 

Jika uang itu memang uang rakyat, maka rakyat berhak tahu: berapa PAD yang terkumpul, berapa transfer pusat yang diterima, berapa yang dibelanjakan untuk pegawai, berapa untuk pembangunan, dan berapa untuk bantuan sosial. Bukan hanya tahu siapa yang membagikannya di depan kamera.

 

BANTU RAKYAT YANG SEJATI ADALAH YANG TIDAK PERLU DIKLAIM

 

Bantu rakyat yang sejati tidak perlu baliho besar. Bantu rakyat yang sejati tidak perlu nama besar di karung beras. Bantu rakyat yang sejati tidak perlu tepuk tangan.

 

Bantu rakyat yang sejati adalah ketika jalan diperbaiki tanpa harus menunggu musim kampanye. Ketika drainase dibersihkan tanpa harus ada kamera. Ketika sungai dikeruk tanpa harus ada spanduk. Ketika sekolah diperbaiki tanpa harus ada seremoni penyerahan.

 

Bantu rakyat yang sejati adalah ketika APBD dikelola dengan jujur, efisien, dan tepat sasaran. Ketika belanja modal lebih besar daripada belanja seremonial. Ketika pembangunan dirasakan oleh semua, bukan hanya oleh kelompok yang dekat dengan kekuasaan.

 

Seorang pemimpin yang benar-benar membantu rakyat, tidak akan pernah berkata, saya sudah membantu kalian. Ia akan berkata, ini adalah uang kalian, ini adalah hak kalian, dan saya hanya menjalankan amanah kalian.

 

PENUTUP: JANGAN JADIKAN UANG RAKYAT SEBAGAI ALAT PENCITRAAN

 

Slogan bantu rakyat akan selalu terdengar indah, selama kita tidak bertanya dari mana uangnya berasal.

 

Tetapi begitu kita sadar bahwa uang itu adalah APBD, dan APBD itu adalah uang rakyat itu sendiri, maka kita akan sadar bahwa tidak ada yang perlu dibanggakan dari sekadar menyalurkan kembali apa yang memang milik rakyat.

 

Tugas pemimpin bukan membuat rakyat merasa dibantu, tetapi membuat rakyat merasa berdaya. Tugas pemimpin bukan membuat rakyat bergantung, tetapi membuat rakyat mandiri. Tugas pemimpin bukan mengklaim kebaikan, tetapi memastikan keadilan.

 

Karena pada akhirnya, rakyat tidak butuh pemimpin yang rajin membantu dengan uang rakyat. Rakyat butuh pemimpin yang jujur mengelola uang rakyat, agar rakyat tidak perlu lagi dibantu, karena rakyat sudah sejahtera dengan sendirinya.

 

Itulah bantuan yang paling mulia. Bantuan yang tidak perlu diucapkan, karena dirasakan. Bantuan yang tidak perlu diklaim, karena dibuktikan.

 

 

 

Publisher : Red