Proyek di Kampung Cipeucang Desa Muncangkopong Disorot: Warga Pertanyakan Transparansi dan Sumber Anggaran
Lensa-informasi.com |LEBAK — Proyek pembangunan di Kampung Cipeucang, RT 014/RW 004, Desa Muncangkopong, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, tengah menjadi perhatian publik. Pasalnya, hingga saat ini, papan informasi proyek yang seharusnya memuat keterangan mengenai sumber anggaran, pelaksana kegiatan, serta informasi penting lainnya, belum juga terpasang di lokasi pekerjaan.
Ketua Samson secara lantang menyoroti kurangnya transparansi dalam pelaksanaan proyek tersebut. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah keniscayaan demi memastikan masyarakat mengetahui asal-usul pendanaan, legalitas, serta manfaat pembangunan yang ada di wilayahnya.
“Di tengah masyarakat, keberadaan papan informasi proyek adalah wajib. Masyarakat berhak tahu dari mana anggaran berasal, bagaimana proses izin lingkungan, dan sejauh mana keterlibatan desa. Jangan sampai Desa Muncangkopong, khususnya Kecamatan Cikulur, hanya menjadi ladang proyek tanpa kejelasan,” tegas Samson saat ditemui di lokasi proyek.
Samson, bersama Sanjaya selaku Koordinator Lapangan DPC BPPKB Lebak, menekankan komitmennya untuk mengawal isu ini hingga tuntas. Mereka menilai, ketiadaan informasi yang jelas berpotensi memunculkan kecurigaan di masyarakat, utamanya terkait akuntabilitas pelaksanaan, kepatuhan pajak, serta potensi dampak terhadap lingkungan dan sosial sekitar.
“Kami tidak akan tinggal diam. Proyek tanpa transparansi wajib dipertanyakan dan perlu mendapat perhatian serta pemeriksaan dari instansi terkait demi kepentingan bersama,” ujar Sanjaya menambahkan.
Senada dengan itu, perwakilan dari GPO, KKPMP, dan LPK-MP juga menyatakan siap mengawal proses ini. Mereka mendesak Kepala Desa Muncangkopong, Camat Cikulur, Dinas PUPR Kabupaten Lebak, serta Satpol PP untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk melakukan inspeksi langsung di lokasi.
Selain itu, berbagai pihak meminta agar pekerjaan dihentikan sementara hingga seluruh informasi dan dokumen administrasi proyek dapat dipenuhi serta dijelaskan kepada publik.
“Jangan biarkan polemik ini berlarut-larut hingga menimbulkan keresahan. Kami mendesak instansi terkait untuk segera melakukan tindakan dan audit menyeluruh,” tegas para perwakilan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek belum memberikan klarifikasi resmi atas keluhan masyarakat. Ketidakjelasan ini dinilai dapat memperkeruh suasana dan menimbulkan keresahan di tengah warga. Diharapkan, pihak terkait segera memberikan keterangan transparan dan akuntabel demi menjaga kepercayaan masyarakat.
(Yudi)
