Lensa-informasi. Com. – Polri menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada Jumat (6/2/2026). Rakor yang berlangsung di Mabes Polri tersebut membahas penguatan ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir.
Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring dan dipimpin langsung oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.
Dalam sambutannya, Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa rakor tersebut merupakan bagian dari analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Ia menegaskan, pada tahun 2025 Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung untuk kebutuhan pabrik pakan ternak.
Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan agar tahun 2026 menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai fasilitator bagi kelompok tani (Poktan) jagung dalam mengatasi persoalan permodalan. Melalui kolaborasi dengan Himbara, Polri membuka akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para petani. Salah satu implementasi program ini telah berjalan di wilayah Polda Jawa Barat, seperti di Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh kredit modal untuk menanam kembali dan memperluas lahan jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon sebesar Rp180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro di sektor pertanian, termasuk dalam ekosistem pertanian jagung.
Selain memfasilitasi permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memastikan stabilitas harga jagung di tingkat petani. Upaya ini dilakukan agar petani tidak lagi terjebak menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusi, Polri bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.
Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan sebanyak 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah tahun 2026, dengan harga Rp6.400 per kilogram.
Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian jagung sebesar Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” jelas Brigjen Langgeng.
Program ini diharapkan mampu mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional secara berkelanjutan. Dengan pendampingan manajerial dan akses pembiayaan yang tepat, petani diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus memenuhi kewajiban pembayaran kredit tepat waktu.
Melalui rakor ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mendorong kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia.
