Lensa-informasi.com |Lebak – Rohmat Hidayat. Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI) mengatakan kepada awak media pihaknya menyoroti seluruh penggunaan anggaran negara yang digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, Banten
Menurut Aktivis Nasional Asal Malingping ini pihaknya meminta kepada Setwan atau pun DPRD Lebak untuk transfaransi dalam penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk seluruh kegiatan yang ada di DPRD Lebak, Senin (01/09/2025)
Yang mana pihak Rohmat menduga keras bahwa disana ada beberapa penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan Fakta realisasi apalagi mengenai anggaran untuk kunjungan kerja sehingga perlu di transfarankan agar tidak ada penyimpangan serta dugaan yang ada hari ini dapat terjawab dengan baik tidak jadi opini liar.
” Disini saya mendapatkan info lapangan hasil dari investigasi tim laskar pasundan bahwa diduga keras banyak nota kunjungan kerja yang diduga keras fiktif yang mana dugaan keras modus yang digunakan oleh anggota DPRD Lebak yaitu dengan dugaan kunjungan sekali ambil poto 3 kali sehingga yang dua dan tiga ini untuk kegiatan kunker berikutnya jadi agar tidak jadi opini liar saya meminta transfaransi publik dari DPRD Lebak” cetus rohmat
Rohmat pun menambahkan dengan adanya temuan hasil investigasi tim Lpi di lapangan yang mengerucut pada dugaan adanya permainan dalam kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD lebak ke luar daerah pihaknya akan melayangkan surat audiensi publik dengan DPRD Lebak dalam waktu dekat ini ” tegas Rohmat
Maka dengan hal itu Lpi dengan tegas meminta kepada DPRD Lebak untuk lebih transfaran dalam seluruh aspej kegiatan apalagi yang bersifat menggunakan uang negara yang mana kinerja DPRD Lebak hari ini kami pertanyakan apa yang sudah dilakukan untuk kepentingan masyarakat.
Sehingga dengan semua hal di atas pihak juga mengancam aksi masa jika tuntutan transfaransi yang akan di layangkan tidak mendapatkan respon baik yang mana jelas ini urusan uang negara .
Pihak Lpi juga mendorong fungsi pengawasan DPRD Lebak sebagai fungsi legislatif harus berjalan terhadap pemerintah daerah yang mana belakangan ini sangat tidak terlihat kinerja dari DPRD dalam aspek pengawasan malahan terkesan DPRD kaya yang takut jika menyikapi persoalan atau melakukan pengawasan terhadap Pemda Lebak bahkan terkesan nunduk. pungkasnya, ”
