“RUP 176%, REALISASI 2%: ANOMALI ANGGARAN DINSOS KOTA BENGKULU DI TAHUN WTP”

“Data Resmi Pemerintah TA 2024 Bongkar Anomali RUP 176% dan 46 Paket Swakelola 0%. Apakah WTP Hanya Mahkota Laporan?”

BENGKULU. Lensa informasi – Di tahun 2025, Kota Bengkulu kembali mengukir prestasi. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK untuk LKPD TA 2024. Ini adalah WTP ke-7 kalinya secara berturut-turut.

Prestasi administrasi.
Tapi apakah prestasi itu juga dirasakan rakyat?

Karena Data Resmi Pemerintah monitoring per 29 Juli 2026 menunjukkan wajah lain. Satu tahun tujuh bulan setelah tutup buku TA 2024, Dinas Sosial Kota Bengkulu hanya merealisasikan Rp99.550.000 dari Rp4.771.650.834. Atau 2.09%.

Rp4.672.100.834 atau 97.9% anggaran perlindungan sosial masih terkunci.
Di saat kota merayakan WTP ke-7, Dinsos justru meninggalkan 97.9% amanah rakyat di atas kertas.

4 PARADOKS WTP: KETIKA LAPORAN BERSIH, TAPI PELAYAN KOTOR

1. PARADOKS PERENCANAAN: RUP 176.93%
Pagu: Rp2.696.838.442. RUP: Rp4.771.650.834.
Selisih Rp2.074.812.392 kegiatan tanpa dasar pagu.
WTP ke-7 diraih, tapi perencanaan dasarnya timpang 176%. Perpres 16/2018 dilanggar secara sistemik.

2. PARADOKS EKSEKUSI: SWAKELOLA Rp3.8 MILIAR = 0%
Rp3.864.188.942 atau 80.98% RUP Dinsos adalah Swakelola. 46 paket.
Ini napasnya program sosial: bansos, padat karya, pemberdayaan.
Realisasi: Rp0.
WTP ke-7, tapi 46 pintu harapan digembok.

3. PARADOKS KINERJA: 2.09%
Dari 112 paket, hanya 7 paket Rp99.550.000 yang jalan. 105 paket beku.
Realisasi nilai 2.09%.
Ini bukan gagal serap. Ini gagal fungsi. Terutama dari OPD yang tupoksinya paling dekat dengan kemiskinan.

4. PARADOKS TRANSPARANSI: DATA TIDAK SINKRON
Rencana 100% “Pengadaan Barang” UMKK. Realisasi 100% “Jasa Lainnya”.
Metode 100% “Lainnya”.
UU 14/2008 menuntut terang. Yang kita dapat kabut data.

Kita apresiasi WTP. Itu kerja keras bagian keuangan.
Tapi publik berhak bertanya: WTP untuk siapa? Untuk laporan, atau untuk rakyat?

1. Kepada BPK: Apakah audit tidak hanya menilai kepatuhan, tapi juga menilai manfaat 97.9% anggaran yang tidak jalan?
2. Kepada Walikota + DPRD: Layak kah WTP ke-7 dirayakan, jika Dinsos gagal menyalurkan Rp4.6 Miliar?
3. Kepada Dinsos : Ke mana Rp3.8 Miliar Swakelola? Kapan 105 paket akan direalisasikan?

“UBAH WTP MENJADI “WTP SEJATI”
Wajar, Tepat Sasaran, Pasti Sampai.
1. Audit Investigasi : BPK + Inspektorat bedah tuntas 46 paket Swakelola 0%.
2. Hak Interpelasi: DPRD panggil Dinsos. Jelaskan ke publik 97.9% itu kenapa.
3. Transparansi Total : Rilis 7 paket Rp99 juta. Untuk apa, ke siapa.
4. Komitmen 2025 : Jangan sampai WTP ke-8 lahir dari rahim 2% lagi.

WTP adalah tentang laporan yang wajar.
Tapi tugas negara adalah memastikan hidup rakyat juga wajar.

Jika 97.9% dikunci, maka WTP kita hari ini adalah: “Warga Tetap Penderita”.

Catatan Redaksi: Data berdasarkan Data Resmi Pemerintah, Satker DINAS SOSIAL KOTA BENGKULU TA 2024, sinkron 29 Juli 2026 02:30 WIB. Data Opini WTP ke-7 BPK tahun 2025 adalah data publik. Tunduk UU Pers No.40/1999.

Publisher : Red

Wartawan : Rizki triyanto.p