“DARI 2% KE 0%: DUA TAHUN DINSOS KOTA BENGKULU MENGUBUR Rp7,7 MILIAR. WTP KE-7, UNTUK LAPORAN SIAPA?”
"DARI 2% KE 0%: DUA TAHUN DINSOS KOTA BENGKULU MENGUBUR Rp7,7 MILIAR. WTP KE-7, UNTUK LAPORAN SIAPA?" 29 Juli 2026 (foto:lensa informasi)
“Data Resmi Pemerintah TA 2024-2025 Telanjangi Anatomi Kegagalan: RUP Amburadul, Swakelola Menjadi Makam, Realisasi Lumpuh. Ketika WTP Menjadi Topeng Ketidakmampuan.”
BENGKULU. Lensa informasi – Kota Bengkulu kembali menyematkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke-7 pada LKPD TA 2024. Sebuah penghargaan administrasi.
Namun di saat kota berpesta piagam, Data Resmi Pemerintah monitoring per 29 Juli 2026 pukul 02.30 WIB membongkar ruang bawah tanah Dinas Sosial: dua tahun anggaran yang tidak hanya gagal, tetapi dibiarkan gagal.
Ini bukan lagi cerita inefisiensi. Ini adalah kronik pembiaran.
AKTA I: TA 2024 – “LUKA YANG DINORMALISASI”
Satu tahun tujuh bulan pasca tutup buku, dari RUP Rp4.771.650.834 Dinsos hanya mampu mengeksekusi Rp99.550.000. Atau 2,09%.
Rp4.672.100.834 atau 97,9% hak rakyat rentan masih terkurung dalam kertas.
Di dalamnya ada 3 kejanggalan struktural:
Pertama, Amputasi Perencanaan. RUP 176,93% dari pagu. Ada Rp2,07 Miliar kegiatan tanpa alas hukum anggaran. Perpres 16/2018 diperlakukan sebagai hiasan.
Kedua, Kematian Swakelola. Rp3,86 Miliar atau 80,98% RUP dialokasikan untuk 46 paket pemberdayaan. Realisasi: Rp0. Napas program sosial diputus.
Ketiga, Kolaps Eksekusi. Dari 112 paket, hanya 7 paket yang bergerak. Sisanya 105 paket beku.
Publik sempat diberi ruang untuk memaklumi. “Mungkin ada kendala teknis.”
AKTA II: TA 2025 – “LUMPUH YANG DISENGANJA”
Dan ruang pemakluman itu ditutup. Karena TA 2025 menampilkan wajah yang lebih telanjang.
Perencanaan: Pagu Rp2.584.246.950. RUP Rp2.991.820.240. RUP kembali timpang 115,77%.
Direncanakan 70 paket. Rp1,89 Miliar untuk Swakelola 29 paket. Rp1,09 Miliar untuk Penyedia 41 paket. 100% dialokasikan untuk UMKK dan PDN.
Realisasi hingga 29 Juli 2026: Rp0. 0%. Nihil dari 70 paket.
Baik Swakelola maupun Penyedia, UMKK maupun PDN, semuanya menemui jalan buntu yang sama: 0%.
VERDIK: DUA TAHUN, SATU KESIMPULAN – KEGAGALAN STRUKTURAL
Mari kita jumlahkan:
TA 2024: RUP Rp4,77 Miliar. Terealisasi Rp99,5 Juta. Atau 2,09%. Status: Gagal Fungsi.
TA 2025: RUP Rp2,99 Miliar. Terealisasi Rp0. Atau 0,00%. Status: Lumpuh Total.
AKUMULASI 2 TAHUN: Total RUP Rp7,76 Miliar. Terealisasi hanya Rp99,5 Juta. Atau 1,28%.
Artinya Rp7,66 Miliar atau 98,72% anggaran pengadaan Dinsos selama 24 bulan terakhir tidak pernah menyentuh rakyat.
Dari 2% ke 0%. Dari luka ke maut. Dari buruk ke lumpuh total.
Di tahun yang sama kota meraih WTP ke-7, Dinsos justru menorehkan 0% pada tahun berjalan.
TRIAS TUNTUTAN: DARI WTP ADMINISTRASI KE WTP KEMANUSIAAN
Kita hormat pada WTP. Itu domain akuntan. Tapi negara punya domain yang lebih tinggi: kemanusiaan.
1. Audit Forensik & Audit Kinerja: Mendesak BPK dan Inspektorat untuk tidak hanya mengaudit buku, tetapi membedah bangkai 175 paket mangkrak. Khususnya Rp5,7 Miliar Swakelola yang mati tanpa sebab.
2. Hak Angket DPRD Kota Bengkulu: Ini melampaui interpelasi. Ini adalah pertanggungjawaban politik atas gagalnya fungsi dasar negara dalam perlindungan sosial.
3. Transparansi Radikal: Buka ke publik daftar 175 paket. Untuk siapa, untuk apa, dan kenapa dikunci. UU 14/2008 menuntut demikian.
WTP adalah tentang kewajaran laporan.
Tetapi esensi bernegara adalah memastikan hidup warga juga wajar.
Jika 98,72% dikunci, maka WTP kita hari ini adalah akronim paling menyakitkan: “Warga Terlantar dan Penderitaan”.
Catatan Redaksi: Tulisan ini disusun berdasarkan Data Resmi Pemerintah, Satker DINAS SOSIAL KOTA BENGKULU TA 2024 & 2025, sinkron 29 Juli 2026 02:30 WIB. Data Opini WTP ke-7 BPK tahun 2025 adalah dokumen publik. Redaksi menjunjung tinggi UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers dan membuka ruang Hak Jawab seluas-luasnya.
Publisher : Red
Wartawan : Rizki triyanto.p
