Lensa-informasi.com— Kebakaran di sumur minyak ilegal Hindoli kembali terjadi. Api berkobar tanpa ampun, melahap ratusan sumur serta kendaraan roda dua dan roda empat. Kerugian ditaksir fantastis, bahkan ancaman korban jiwa bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan bayang-bayang nyata yang terus menghantui.
Namun pertanyaannya: di mana negara ketika semua ini terjadi berulang kali?
Forum LSM Sumatera Selatan pun tak lagi bisa diam. Dalam waktu dekat, mereka akan menggelar aksi damai di Polda Sumsel—sebuah langkah untuk “mengetuk keras” kesadaran aparat penegak hukum yang dinilai terlalu lama membiarkan praktik ilegal ini tumbuh subur tanpa sentuhan hukum yang berarti.
Supriyadi, Ketua POBRAN, menegaskan bahwa aktivitas sumur minyak ilegal di Hindoli bukan cerita baru. “Ini sudah bertahun-tahun. Kalau aparat serius, seharusnya sudah lama selesai. Tapi faktanya? Kebakaran terus terjadi. Ini bukan lagi kelalaian, ini patut dipertanyakan,” tegasnya.(1/04/2026)
Pernyataan itu seakan menjadi tamparan keras bagi aparat di tingkat Polsek hingga Polres yang dinilai gagal menunjukkan ketegasan. Alih-alih ditertibkan, aktivitas ilegal justru terus berulang, seolah kebal hukum.
Aktivis senior MR Angkut juga menyatakan akan turun langsung dalam aksi. Baginya, ini bukan sekadar aksi, tetapi bentuk perlawanan moral terhadap pembiaran yang berpotensi merenggut nyawa masyarakat.
Supeno, Ketua DPD LSM LAPSI Sumsel, bahkan menyebut kondisi ini sebagai ujian nyata bagi Kapolda Sumatera Selatan yang baru. “Jangan sampai masyarakat menilai aparat hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” sindirnya.
Hal senada disampaikan M. Isa dari LSM KPK yang menilai persoalan ini sudah menyentuh aspek kemanusiaan. “Ini bukan sekadar ilegal, ini soal keselamatan manusia. Kalau masih dibiarkan, lalu fungsi penegakan hukum itu untuk siapa?” ujarnya.
Suryadi dari LSM URC pun mempertanyakan sikap aparat yang terkesan diam. “Kami akan turun ke jalan. Kami ingin jawaban, bukan pembiaran. Jangan sampai kesan yang muncul: ada yang dilindungi di balik semua ini,” ucapnya tegas.
Sementara itu, Haris dari LSM SOMASI menyebut aksi damai ini sebagai bentuk kecintaan terhadap negeri yang tidak ingin dihancurkan oleh praktik ilegal yang mengabaikan keselamatan. “Jangan sampai hukum hanya jadi pajangan,” katanya.
Tak menutup kemungkinan, setelah aksi di Polda Sumsel, gabungan Forum LSM Sumsel akan melanjutkan gerakan hingga ke Mabes Polri di Jakarta. Langkah ini disiapkan sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan sumur minyak ilegal agar mendapat perhatian dan penanganan di tingkat pusat.
Di akhir, Supriyadi melontarkan pernyataan paling tajam. Ia meminta evaluasi serius terhadap Kapolsek Keluang dan Kapolres Musi Banyuasin. “Kalau tidak mampu bertindak tegas dan menjaga masyarakat, lebih baik diganti. Masih banyak anggota Polri yang siap bekerja dengan integritas, bukan sekadar jabatan,” pungkasnya.(Red)
