Bagindo Togar Kritik Gaya Komunikasi Kadis PUPR Palembang: Pejabat Publik Harus Profesional dan Melayani
Lensa-informasi.com |Palembang – Gaya komunikasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang, Yudha Fardyansah, menuai kritik dari pengamat sosial dan politik, Bagindo Togar.
Ia menilai, sikap dan cara seorang pejabat publik berkomunikasi semestinya mencerminkan profesionalisme, keterbukaan, serta komitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Menurut Bagindo, pejabat publik tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif. Mereka juga dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap rendah hati (humble), berwawasan, serta terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan insan pers.
“Seorang pejabat publik harus profesional, rendah hati, berpendidikan, transparan, dan mengedepankan pelayanan prima kepada publik,” demikian substansi kritik Bagindo terhadap gaya komunikasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
Sorotan itu mengemuka setelah gaya komunikasi Yudha saat diwawancarai wartawan dipersoalkan. Dalam kesempatan tersebut, Yudha disebut menjawab pertanyaan wartawan dengan ungkapan, “Kan sudah aku omongke. Gek aku-aku dak galak lagi bicara dengan wartawan lagi.”
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena komunikasi antara pejabat pemerintah dan wartawan merupakan salah satu bagian penting dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.
Wartawan membutuhkan akses informasi dan penjelasan yang memadai agar publik dapat mengetahui perkembangan kebijakan maupun pelaksanaan program pemerintah.
Bagi Bagindo, komunikasi yang santun, etis, dan responsif semestinya menjadi bagian dari standar pelayanan pejabat publik.
Kritik dan pertanyaan tidak seharusnya dipandang sebagai gangguan, melainkan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi.
Terlebih, Dinas PUPR memiliki tanggung jawab strategis dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat Kota Palembang.
Jangan Berhenti pada Jabatan, Publik Menunggu Kinerja
Persoalan komunikasi, menurut substansi kritik tersebut, juga tidak dapat dilepaskan dari tuntutan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.
Profesionalisme pejabat publik idealnya tercermin bukan hanya dari cara berkomunikasi, tetapi juga melalui capaian kerja yang terukur, transparansi program, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Kinerja Dinas PUPR, karena itu, perlu terus dievaluasi secara objektif berdasarkan program yang dijalankan, target yang dicapai, serta dampaknya terhadap kebutuhan warga.
Dalam konteks ini, keterbukaan terhadap kritik menjadi penting. Pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan kebijakan dan hasil kerjanya kepada masyarakat, termasuk ketika muncul pertanyaan mengenai efektivitas program pembangunan dan penanganan persoalan infrastruktur.
Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui pernyataan resmi, tetapi juga melalui komunikasi yang baik, keterbukaan informasi, serta hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
Klarifikasi Tetap Terbuka
Hingga berita ini disusun, tanggapan Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, Yudha Fardyansah, mengenai kritik terhadap gaya komunikasinya masih perlu dikonfirmasi.
Klarifikasi dari pihak terkait tetap diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai konteks pernyataan tersebut.
Prinsip keberimbangan menjadi penting agar kritik terhadap pejabat publik disampaikan secara proporsional dan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan pejabat yang tidak hanya mampu menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga komunikatif, terbuka terhadap kritik, dan menunjukkan profesionalisme melalui kinerja nyata.
Sebab, jabatan publik melekat dengan tanggung jawab pelayanan, bukan sekadar kewenangan. (Bst)
